NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar menyiapkan penguatan pencegahan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah.
Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah, mengatakan keterbatasan keuangan daerah tidak boleh menghentikan program perlindungan yang menyangkut keselamatan perempuan dan anak. Untuk menjaga agar kegiatan tetap berjalan, pihaknya mengandalkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Di tengah kondisi seperti ini, kita tetap jalan sesuai pesan Pak Bupati. Kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder dan Alhamdulillah semua bisa berjalan,” ujar Syafliansyah.
Menurutnya, DP3A Kukar masih melakukan validasi terhadap data kasus kekerasan anak yang disebut menempatkan Kukar di posisi keempat tertinggi. Menurut Syafliansyah, data dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi perlu dicocokkan terlebih dahulu sebelum angka tersebut dapat dipastikan.
“Kalau disebut tertinggi keempat, datanya perlu kita validasi dulu. Data dari provinsi ada, begitu juga data di kita. Untuk data bulan ini juga belum selesai diolah,” jelasnya.
Berdasarkan catatan sementara, jumlah kasus pada bulan sebelumnya tercatat lebih dari seratus kasus. Namun, Syafliansyah menegaskan angka pastinya belum dapat disampaikan karena proses pengolahan data masih berlangsung. Validasi diperlukan agar informasi yang disampaikan sesuai dengan data yang telah dihimpun.
“Untuk bulan lalu, jumlahnya seratusan lebih, tetapi saya belum mengetahui angka pastinya,” ungkapnya.
Selain melakukan pendataan, DP3A Kukar juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang telah memasuki proses hukum. Syafliansyah berharap setiap perkara dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan agar proses penanganannya berjalan dengan baik.
Ia turut menyoroti persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan, terutama perundungan atau *bullying* dan *child grooming*. Menurutnya, upaya pencegahan perlu diperkuat agar anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku yang berpotensi membahayakan mereka.
“Yang banyak menjadi perhatian itu bullying dan child grooming. Karena itu, pencegahan di sekolah-sekolah terus kita upayakan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DP3A Kukar berencana membentuk Satgas Sekolah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Satuan tugas tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan perhatian terhadap potensi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
“Makanya kita akan membuat Satgas Sekolah dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Minimal, ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kasus,” tutur Syafliansyah.
Selain melalui satuan pendidikan, DP3A Kukar juga mengoptimalkan peran Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat (PTBM) yang tersebar di desa-desa. Keberadaan kelompok tersebut dinilai penting karena berada dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu mendeteksi persoalan dan bergerak lebih awal ketika terjadi kasus.
“PTBM kita juga ada di desa-desa. Kalau tidak ada mereka, akan sulit bagi kita karena mereka yang lebih dulu bergerak,” tutupya.(Adv/diskominfokukar/Don)
