NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan program Green Job yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Program ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat yang bergerak di sektor informal dan usaha non-ekstraktif, agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan program tersebut digagas untuk memperluas peluang kerja masyarakat di luar sektor ekstraktif yang selama ini banyak berorientasi pada pertambangan. Pengembangan keterampilan dan usaha alternatif dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar kerja sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Kukar.
“Program Green Job sedang kami gagas dan diharapkan bisa mulai diterapkan pada 2027. Kami ingin menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasar kerja yang selama ini banyak berorientasi pada sektor ekstraktif dengan pengembangan usaha di sektor lain yang lebih berkelanjutan,” ujar Dandy, Minggu (25/10/2026).
Ia menjelaskan, sasaran program ini akan diarahkan pada kelompok binaan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perkebunan. Kelompok-kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha melalui pembekalan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing.
Selain pelatihan, program Green Job direncanakan terhubung dengan akses permodalan melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok usaha mengembangkan kegiatan ekonomi sekaligus membuka peluang menjadi wirausaha mandiri, mitra perusahaan, maupun bagian dari program strategis nasional.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan kelompok binaan dari dinas teknis dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Kami juga berencana menghubungkan mereka dengan akses permodalan dan memberikan pembekalan keterampilan agar mampu menjadi wirausaha mandiri,” jelasnya.
Terkait persiapan pelaksanaan, Dendy menyebut program Green Job masih dalam tahap penggagasan dan mulai diperkenalkan pada tahun ini. Perencanaan anggaran akan disusun dengan mengacu pada data kelompok binaan dari dinas teknis, sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam mekanismenya, dinas terkait akan merekomendasikan kelompok yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Distransnaker kemudian memfasilitasi pelatihan berdasarkan potensi usaha dan kebutuhan masing-masing kelompok, tanpa mengambil alih penyediaan sarana usaha yang menjadi ranah dinas tersebut.
Sebagai contoh, kelompok usaha perikanan dapat memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Begitu pula kelompok pertanian yang telah menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), tetapi masih membutuhkan keterampilan dalam pengoperasian maupun pemeliharaan peralatan tersebut.
Untuk target peserta, Dendy mengatakan pihaknya belum menetapkan jumlah karena masih menunggu pendataan dari OPD terkait. Meski demikian, pelaksanaan program direncanakan memperhatikan keterwakilan kelompok dari tiga wilayah Kukar, yakni zona hulu, tengah, dan pantai, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.
Ia menambahkan, perluasan manfaat pelatihan juga akan didorong melalui pola berbagi keterampilan antarkelompok. Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi, termasuk sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), diharapkan dapat membantu menularkan pengetahuan kepada kelompok lain yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan secara langsung.
“Misalnya, satu kelompok yang terdiri atas sekitar 10 orang diberikan pembekalan terlebih dahulu. Anggota kelompok yang sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi diharapkan dapat membantu membagikan keterampilan kepada kelompok lainnya, sehingga manfaat pelatihan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat,” pungkasnya.
Melalui program Green Job, Distransnaker Kukar berharap penguatan keterampilan masyarakat dapat berjalan seiring dengan pengembangan usaha produktif di luar sektor ekstraktif. Persiapan pendataan, pemetaan kebutuhan pelatihan, dan perencanaan anggaran menjadi tahapan penting agar program yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja lokal.(adv/diskominfokukar/don)
