NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong optimalisasi aset milik pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inventarisasi aset di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi langkah yang disiapkan untuk mengidentifikasi fasilitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan melalui penyewaan maupun pemanfaatan sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kukar, M. Tauhid, mengatakan optimalisasi aset menjadi penting di tengah kebutuhan daerah untuk memaksimalkan seluruh sumber penerimaan yang tersedia. Aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal perlu diidentifikasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
“Kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan kita untuk memaksimalkan seluruh potensi yang tersedia, termasuk aset milik pemerintah daerah,” ujar Tauhid, Minggu (25/10/2026).
Tauhid mencontohkan, fasilitas seperti kantin di lingkungan kantor pemerintah dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola melalui mekanisme penyewaan yang sesuai aturan. Jika pemanfaatannya belum memiliki dasar hukum yang memadai, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi agar pengelolaan dan penerimaan dari aset tersebut memiliki landasan yang jelas.
Menurutnya, pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui skema sewa barang milik daerah maupun mekanisme retribusi sesuai jenis aset dan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah aset pemerintah terbengkalai sekaligus membuka peluang tambahan penerimaan bagi daerah.
“Kalau kantin tersebut disewakan tetapi belum memiliki dasar hukum yang memadai, maka perlu dibuat regulasinya. Apabila pemanfaatannya sudah seharusnya dikenakan pembayaran tetapi belum dipungut, penerimaannya harus dioptimalkan,” jelasnya.
Selain kantin, Bapenda juga mendorong pendataan gedung dan fasilitas yang dikelola OPD. Sejumlah aset dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, terutama apabila belum memiliki tarif pemanfaatan. Kajian diperlukan untuk memastikan skema penggunaan dan besaran tarif sesuai dengan status aset serta peraturan yang berlaku.
Tauhid menyebut, fasilitas yang telah memiliki ketentuan tarif, seperti layanan puskesmas, pada prinsipnya sudah mempunyai mekanisme pemungutan tersendiri. Sementara itu, aset lain yang berpotensi disewakan tetapi belum memiliki tarif perlu ditelaah lebih lanjut agar pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi secara sah terhadap PAD.
Inventarisasi juga mencakup rumah dinas dan aset lain yang masih berstatus milik pemerintah daerah. Menurut Tauhid, status kepemilikan setiap aset perlu diperiksa terlebih dahulu karena terdapat perbedaan kondisi dan status pengelolaan. Optimalisasi hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, seluruh aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan akan kita optimalkan. Semuanya perlu dilihat berdasarkan status dan ketentuan pemanfaatannya,” katanya.
Untuk mendukung langkah tersebut, tim lintas OPD telah dibentuk guna mengoordinasikan inventarisasi aset daerah. Setiap perangkat daerah diminta mendata aset yang dikelola dan mengidentifikasi fasilitas yang berpeluang dioptimalkan sebagai sumber pendapatan. Pendataan ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pemanfaatan berikutnya.
Di sisi lain, Tauhid mengungkapkan capaian PAD Kukar secara keseluruhan telah mendekati 80 persen. Setelah perubahan anggaran, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp270 miliar. Sejumlah sektor yang dinilai potensial meliputi pajak atas konsumsi listrik melalui PLN serta pajak makanan dan minuman, termasuk usaha katering perusahaan.
“Pokoknya Bapenda selalu optimistis,” pungkasnya saat ditanya mengenai peluang pencapaian target PAD tahun ini.
Bapenda Kukar berharap inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah dapat berjalan seiring dengan optimalisasi sektor pajak dan retribusi lainnya. Dengan pendataan yang lebih terarah serta koordinasi antar-OPD, aset milik pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.(adv/diskominfokukar/don)
