NAWALAPOST.COM, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat langkah strategisnya, dalam mewujudkan konektivitas antar Desa dan antar Kecamatan di wilayah pedalaman.
Salah satu fokus yang tengah digarap adalah pembangunan jalan penghubung antara Desa Mekar Jaya dan Desa Menamang Kiri di Kecamatan Muara Kaman.
Pembahasan rencana ini digelar dalam rapat teknis yang berlangsung di ruang rapat kantor Dinas PU Kukar, Senin (14/7/2025), dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, S.IP., M.Si.
Rapat tersebut juga menjadi ajang evaluasi atas progres pekerjaan jalan penghubung dari Kecamatan Muara Kaman menuju Muara Bengkal.
Dalam rapat itu, hadir Kepala Bidang Bina Marga, Linda Juniarti, bersama tim teknis, konsultan perencana, serta penyedia jasa konstruksi.
Menyikapi arahan pimpinan OPD, Linda menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal seluruh tahapan pelaksanaan dengan prinsip profesional, tepat waktu, dan sesuai mutu teknis.
“Instruksi dari Pak Kadis sangat jelas dan tegas, dan jalan ini harus memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pelayanan dan mendukung pergerakan ekonomi lokal,” ujar Linda.
Menurutnya, proyek jalan Desa Mekar Jaya–Menamang Kiri memiliki nilai strategis dalam memperlancar konektivitas wilayah hulu.
Selain menjadi akses vital antar desa, jalur ini juga akan berfungsi sebagai koridor pendukung bagi layanan publik dan transportasi barang antar Kecamatan.
“Kami di Bidang Bina Marga mengawal penuh prosesnya, dari perencanaan hingga pelaksanaan fisik di lapangan,” ucapnya.
“Standar teknis, efisiensi waktu, dan akurasi perhitungan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Linda menjelaskan bahwa, pihaknya telah melakukan pemetaan berbagai tantangan teknis di lapangan.
Kondisi geografis, curah hujan tinggi, hingga ketersediaan material lokal menjadi variabel penting, dalam proses perencanaan konstruksi.
“Semua faktor Kami kaji, mulai dari kontur tanah hingga kebutuhan material, agar percepatan pembangunan bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas, terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terpadu antara pelaksana, pengawas, dan penyedia jasa agar seluruh aspek pekerjaan tetap terkendali dan tidak menyimpang dari spesifikasi teknis.
“Bukan hanya soal selesai dibangun, tetapi bagaimana hasilnya bisa bertahan dan dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Ini soal keberlanjutan,” tegas Linda.
Menutup pernyataannya, Linda menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman merupakan bagian dari agenda prioritas Pemkab Kukar tahun 2025, yang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan akses antar wilayah.
“Wilayah hulu juga berhak atas kemajuan infrastruktur yang sama, dan jalan ini bukan hanya proyek fisik, tapi penghubung antara pemerintahan dan kebutuhan rakyatnya,” pungkasnya. (Adv-DPU Kukar/INR)
