NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program berobat gratis cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap berlanjut pada 2027. Selain menjamin keberlangsungan program tersebut, Pemkab Kukar juga memastikan pemenuhan tenaga kesehatan (nakes), terutama dokter umum, di seluruh puskesmas telah terpenuhi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan program berobat gratis menggunakan KTP merupakan bagian dari 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Karena itu, pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran untuk melanjutkan program tersebut pada tahun mendatang agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
“Program berobat gratis cukup dengan KTP tetap kita lanjutkan karena merupakan bagian dari 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Kita sudah menyiapkan anggarannya untuk tahun 2027,” ujar Aulia, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, keberlanjutan program tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat Kukar tetap terlindungi jaminan kesehatannya. Melalui kebijakan ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut, kepastian keberlanjutan program tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga upaya pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, warga dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan administrasi kepesertaan.
“Keberlanjutan atau kontinuitas program ini akan kita jamin. Kita juga memastikan seluruh masyarakat Kukar terlindungi jaminan kesehatannya. Cukup dengan KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai penunjang pelaksanaan program tersebut. Ia mengungkapkan, saat ini seluruh 32 puskesmas yang tersebar di wilayah Kukar telah memiliki dokter umum.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan perkembangan dari sebelumnya ketika masih terdapat kekosongan dokter di sejumlah fasilitas kesehatan, khususnya Puskesmas Marawis dan Puskesmas Tabang. Namun, kebutuhan tenaga dokter di kedua puskesmas tersebut kini telah terpenuhi.
“Alhamdulillah, saat ini seluruh 32 puskesmas di Kukar sudah terpenuhi dokter umumnya. Sebelumnya kita sempat mengalami kekosongan dokter di Puskesmas Muara Wis dan Tabang, tetapi sekarang kebutuhan dokter di kedua tempat tersebut sudah terpenuhi,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat, nutrisionis, dan bidan, pemerintah daerah menerapkan skema berbeda. Hal ini menyusul mekanisme pengadaan tenaga yang saat ini hanya dapat dilakukan melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk menutup kekurangan tenaga kesehatan pada formasi tersebut, Pemkab Kukar memanfaatkan skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya membantu pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar pelayanan di tingkat desa tetap berjalan.
Oleh sebab itu, ia berharap dukungan pembiayaan melalui BKKD dapat membantu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara lebih merata. Dengan terpenuhinya tenaga medis dan tenaga pendukung lainnya, masyarakat di berbagai wilayah Kukar diharapkan dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan optimal.(Adv/diskominfokukar/don)













