NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat, khususnya warga di sekitar wilayah operasional perusahaan, mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja di daerah sendiri.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah akan mendorong penerapan Perda yang mengatur kewajiban perusahaan dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menurutnya, regulasi tersebut sebenarnya sudah dimiliki Kukar, sehingga langkah selanjutnya adalah memastikan aturan itu diterapkan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kita akan berupaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang sudah dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya dirinya mencari tahu lebih jauh mengenai kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal yang diterapkan sejumlah daerah. Dari penelusuran tersebut, ia mengetahui bahwa Kukar ternyata telah memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kewajiban perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Dalam ketentuan Perda tersebut, perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah diwajibkan memprioritaskan sebanyak 85 persen tenaga kerjanya berasal dari tenaga kerja lokal. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai bidang pekerjaan masing-masing.
“Dalam Perda itu disebutkan, ketika sebuah perusahaan beroperasi di suatu wilayah, sebanyak 85 persen tenaga kerjanya harus berasal dari tenaga kerja lokal setempat, tentunya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki,” jelasnya.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, ia menyebut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kukar akan mengambil peran dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal. Masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan operasional perusahaan, akan didorong agar memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
Upaya tersebut dinilai penting karena sejumlah perusahaan besar juga direncanakan mulai beroperasi di Kukar. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, sehingga kebutuhan tenaga kerja tidak hanya dipenuhi dari luar daerah.
Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong perusahaan agar menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perda Ketenagakerjaan. Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian agar masyarakat mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
Dengan demikian, ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda Kukar, khususnya mereka yang berada dalam usia produktif, untuk memperoleh pekerjaan tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.
Dengan penguatan penegakan Perda dan peningkatan kompetensi SDM, Pemkab Kukar menargetkan peluang kerja dari aktivitas investasi di daerah dapat lebih banyak diakses masyarakat lokal.(Adv/diskominfokukar/don)













