NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu yang baru dilantik untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mengawal pelaksanaan pembangunan di desa. Mereka juga diharapkan memastikan setiap anggaran desa digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Aulia saat melantik empat anggota BPD PAW dari sejumlah desa di Kabupaten Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Adapun anggota yang dilantik yakni Syaiful Salim, SH sebagai anggota BPD Desa Bangun Rejo dan Tri Widarti sebagai anggota BPD Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya, Juhairiyah sebagai anggota BPD Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, serta Asis sebagai anggota BPD Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat.
Aulia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota BPD yang telah menerima amanah tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masa tugas anggota PAW relatif terbatas sehingga mereka perlu segera menyesuaikan diri dan menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan.
“Sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Mengingat masa tugas Bapak dan Ibu sebagai anggota BPD antarwaktu semakin singkat. Ada yang masa jabatannya sampai 2028 dan ada pula yang sampai 2029,” ujar Aulia, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, salah satu tanggung jawab utama anggota BPD adalah mengawal pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik di masing-masing desa. Menurutnya, BPD memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan arah pembangunan sesuai dengan perencanaan.
Ia menjelaskan, BPD harus memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah desa sejalan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, BPD juga perlu terlibat bersama kepala desa dalam penyusunan peraturan desa sebagai landasan pelaksanaan pembangunan dan penataan pemerintahan desa.
Tidak kalah penting, ia meminta BPD mengawasi penggunaan seluruh sumber anggaran desa, mulai dari dana desa, alokasi dana desa hingga pembiayaan lainnya. Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“BPD juga bertanggung jawab mengawasi setiap rupiah dari dana desa, alokasi dana desa, dan seluruh pembiayaan yang melekat pada desa sehingga anggaran tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara BPD dan kepala desa. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa.
Namun, ia menekankan bahwa hubungan harmonis bukan berarti BPD harus kehilangan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. BPD tetap harus menjalankan tugas secara profesional dan memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.
“Hubungan yang harmonis bukan berarti kita harus kongkalikong atau bersekongkol dengan kepala desa. Hubungan yang harmonis itu akan membuat tata kelola pemerintahan di desa bisa menjadi lebih baik. Kalau BPD dan kepala desanya tidak harmonis, maka secara otomatis akan menghambat pembangunan,” tutupnya.
Melalui pelantikan tersebut, Aulia berharap para anggota BPD PAW dapat segera bekerja, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta berkontribusi mendorong kemajuan desa. Ia ingin setiap desa di Kukar terus berkembang menjadi desa yang mandiri dan maju, sekaligus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.(Adv/diskominfokukar/don)













