NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi Payung Carek Plus. Program ini menjadi salah satu upaya memastikan seluruh warga memperoleh dokumen kependudukan, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun tinggal di wilayah dengan akses pelayanan terbatas.
Melalui layanan jemput bola tersebut, petugas Disdukcapil mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan berbagai layanan, mulai dari pencatatan kelahiran dan kematian, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga perekaman KTP elektronik. Langkah ini melengkapi sejumlah kanal pelayanan yang telah tersedia secara daring, melalui kantor kecamatan, kantor desa, Mal Pelayanan Publik (MPP), maupun kantor Disdukcapil.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan pelayanan jemput bola diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses layanan yang tersedia. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah warga yang mengalami kelumpuhan, tetapi sudah masuk kategori wajib memiliki KTP elektronik.
“Kalau warga tidak bisa datang ke kantor desa karena kondisi fisik atau keterbatasan lainnya, petugas kami yang akan mendatangi rumahnya untuk melakukan perekaman,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kepemilikan identitas kependudukan sangat penting karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, terutama kesehatan. Warga yang belum terdata dalam sistem kependudukan berpotensi mengalami kendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam pengurusan kepesertaan BPJS.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pemkab Kukar juga memiliki program berobat gratis bagi masyarakat. Karena itu, Disdukcapil berupaya memastikan persoalan administrasi kependudukan tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Ia mencontohkan pelayanan di kawasan Tanjung Berukang yang menghadapi kendala keterbatasan jaringan internet. Untuk mengatasi persoalan tersebut, petugas harus memanfaatkan jaringan Starlink. Bahkan, masyarakat setempat perlu mengeluarkan biaya Rp10 ribu untuk penggunaan internet selama dua jam.
Disdukcapil berencana melakukan kunjungan secara berkala dengan menyisir empat desa di kawasan tersebut, termasuk desa persiapan Tanjung Berukang . Upaya ini dilakukan agar pelayanan tetap menjangkau masyarakat meskipun kondisi infrastruktur dan akses komunikasi belum memadai.
Ia menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan harus diberikan tanpa membedakan kondisi masyarakat. Warga yang tinggal di wilayah terpencil, mengalami kelumpuhan, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
Ia mengakui, pelayanan terhadap ODGJ memiliki tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum proses perekaman biometrik. Dalam beberapa kondisi, petugas bahkan perlu membawa makanan atau camilan agar warga bersedia mengikuti proses perekaman.
“Prinsip pelayanan Disdukcapil Kukar adalah egaliter. Kami tidak membedakan masyarakat, baik yang memiliki kondisi fisik normal maupun disabilitas, kaya maupun miskin. Semua harus mendapatkan pelayanan dan memiliki dokumen kependudukan,” tegasnya.
Selain warga yang tinggal di wilayah terpencil dan kelompok rentan, Disdukcapil juga memberikan perhatian kepada penduduk pendatang yang belum menyelesaikan administrasi perpindahan domisili. Iryanto menyebutkan, masih ditemukan warga dari luar daerah yang menetap di Kukar tanpa mengurus surat keterangan pindah atau perpindahan data kependudukan sesuai prosedur.
Persoalan tersebut terkadang baru diketahui ketika warga mengalami sakit dan harus mendapatkan penanganan di rumah sakit. Ketika identitas kependudukannya belum tercatat dalam sistem, proses pelayanan kesehatan dapat mengalami kendala meskipun sudah dibantu keluarga maupun ketua RT.
Dalam situasi seperti itu, Disdukcapil tetap berupaya memberikan bantuan melalui pelayanan langsung di rumah sakit. Iryanto menyebutkan, dalam sebulan kasus serupa dapat terjadi dua hingga tiga kali, baik di rumah sakit wilayah Samboja, Kota Bangun, maupun di Samarinda.
“Meskipun yang bersangkutan berasal dari luar daerah, selama sudah berdomisili di Kukar, kami tetap berupaya memberikan pelayanan. Sebenarnya, kalau mau melepaskan tanggung jawab, kami bisa saja mengatakan bahwa itu kesalahan mereka karena tidak mengurus perpindahan domisili. Namun, kami tidak mengambil sikap seperti itu. Kami tetap melayani,” tandasnya.
Melalui Payung Carek Plus, Disdukcapil Kukar ingin memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap pelayanan publik hanya karena belum memiliki dokumen kependudukan. Pendekatan jemput bola diharapkan mampu menjangkau warga yang selama ini terkendala jarak, kondisi kesehatan, disabilitas, maupun persoalan administrasi lainnya.(adv/diskominfokukar/don)













