Sumber Berita yang Akurat & Tepat
banner 728x90

banner 728x90

banner 728x90

banner 728x90

Bupati Kukar Jemput Bola ke Sejumlah Kementerian, Perjuangkan Bantuan Infrastruktur hingga Perikanan

NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan upaya jemput bola ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembiayaan dan bantuan pembangunan daerah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, telah melakukan roadshow ke sejumlah kementerian guna mendorong percepatan berbagai program strategis yang membutuhkan dukungan anggaran besar.

Ia mengatakan, sejumlah kementerian yang telah dikunjungi di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kesehatan. Dari komunikasi tersebut, Pemkab Kukar mengupayakan sejumlah bantuan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung sektor perikanan dan kesehatan.

“Kami sudah melaksanakan roadshow ke beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami juga sudah mengunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Insyaallah, dari komunikasi tersebut kita akan mendapatkan beberapa bantuan,” ujar Aulia, Minggu (15/11/2026).

Di sektor perikanan, bantuan yang diperjuangkan meliputi pengadaan kapal dan penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Kukar menjadi daerah di Kalimantan Timur dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak, yakni sembilan lokasi. Pengembangan kawasan tersebut juga diarahkan pada pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi.

Selain sektor perikanan, Pemkab Kukar turut mengusulkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi di depan RSUD AM Parikesit. ia menyebutkan, komunikasi dengan Kementerian Kesehatan telah dilakukan untuk mendorong realisasi fasilitas tersebut sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan daerah.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Ada beberapa isu yang kami bawa, salah satunya pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang direncanakan dibangun di depan RSUD AM Parikesit,” jelasnya.

Di sisi pembiayaan, Pemkab Kukar juga telah beraudiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dukungan dalam mengatasi keterbatasan keuangan daerah, termasuk memperjuangkan penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema pembiayaan. Upaya ini turut didukung anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono.

Ia menegaskan, dukungan pembiayaan tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah besar daerah, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Sebelimbingan, Jalan Muara Wis-Kota Bangun, akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, ruas Salo Cella-Batu-Batu, serta Jalan Santan Ulu dan Santan Ilir.

Selain pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran juga menjadi salah satu usulan yang didorong melalui skema pembiayaan PT SMI. Berdasarkan hasil kajian pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk penanganan kawasan tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Pemkab Kukar juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi perubahan kondisi iklim. Aulia menyebutkan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun depan diperkirakan terjadi fenomena La Nina. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola musim, sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur pendukung sektor pertanian.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni melakukan penanganan terhadap sejumlah void yang telah diidentifikasi untuk mendukung kebutuhan pengairan sawah. Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan saluran air agar distribusi air dapat menjangkau lahan pertanian milik masyarakat.

“Karena itu, void-void yang sudah kita identifikasi untuk mendukung pengairan sawah akan kita lakukan penanganan, termasuk pembangunan saluran agar air bisa mengalir ke lahan-lahan pertanian masyarakat,” ungkapnya.

Upaya memperjuangkan dukungan pemerintah pusat tersebut masih akan berlanjut. Aulia menyampaikan, pekan berikutnya Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi membuka peluang bantuan dari berbagai sektor pembangunan.

“Minggu depan kami kembali ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan. Selain itu, kami juga akan mengunjungi Kementerian Perhubungan. Semua pintu akan kita upayakan untuk mengoptimalkan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.

Di samping memperjuangkan bantuan pembangunan, ia juga mendorong penguatan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia berharap komunikasi dengan anggota DPR RI, Syafruddin, yang memiliki posisi di Komisi XII DPR RI, dapat membuka peluang bagi Kukar untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi (migas), serta perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada penerimaan royalti dari pemerintah pusat. Keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha sumber daya alam diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Harapan kita, daerah tidak hanya mengandalkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha secara langsung. Dengan demikian, hasil kegiatan usaha tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya.(adv/diskominfokukar/don)

banner 728x90