NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengalokasikan anggaran program beasiswa pendidikan bagi peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada 2027. Sebelumnya, pelaksanaan program tersebut harus disesuaikan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan program beasiswa SD dan SMP turut terdampak pengurangan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melanjutkan dukungan pendidikan bagi peserta didik melalui pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.
“Beasiswa untuk jenjang SD dan SMP yang dikelola Disdikbud Kukar juga terkena dampak efisiensi anggaran. Untuk beasiswa yang sebelumnya direncanakan, pelaksanaannya kita sesuaikan. Tetapi untuk 2027, anggarannya sudah kita alokasikan kembali,” ujar Heriansyah, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah telah menanggung sejumlah kebutuhan pendidikan peserta didik di sekolah negeri. Di antaranya pembebasan biaya SPP serta pemenuhan kebutuhan seragam melalui program pemerintah daerah.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah berupaya meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga peserta didik. Sementara untuk program beasiswa, penyalurannya akan mengikuti hasil seleksi dan proses verifikasi data yang dilakukan Disdikbud.
Terkait jumlah penerima pada 2027, Heriansyah menyebut penetapannya belum dapat ditentukan hanya berdasarkan kuota sebelumnya. Seluruh data peserta didik SD dan SMP akan dihimpun untuk menjadi bahan seleksi sebelum penerima ditetapkan.
“Penentuan penerima berdasarkan hasil seleksi dan data yang kita miliki. Seluruh data peserta didik SD maupun SMP akan kita masukkan untuk dilakukan verifikasi,” jelasnya.
Dalam proses tersebut, Disdikbud Kukar juga akan memastikan tidak terjadi penerimaan bantuan pendidikan secara ganda. Sebab, terdapat sejumlah program bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang dapat diterima peserta didik, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Gratispol.
Heriansyah menegaskan, siswa yang telah menerima bantuan dari program lain perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Kukar Idaman. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan pemerintah daerah tidak tumpang tindih dengan bantuan pendidikan lainnya.
“Kita tidak ingin terjadi penerimaan bantuan yang tumpang tindih. Misalnya, seorang siswa sudah mendapatkan bantuan melalui program Gratispol atau Program Indonesia Pintar (PIP), maka harus diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menerima bantuan yang sama dari program Beasiswa Kukar Idaman,” tegasnya.
Untuk mendukung proses tersebut, Disdikbud Kukar memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai basis pendataan. Melalui data tersebut, pihaknya dapat melakukan pemilahan sekaligus memeriksa status penerimaan bantuan pendidikan yang telah diterima masing-masing peserta didik.
Data penerima PIP, KIP, maupun bantuan Gratispol dari pemerintah provinsi akan menjadi bagian dari bahan verifikasi sebelum penetapan penerima beasiswa dilakukan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kita memiliki Dapodik yang menjadi basis data untuk melakukan pemilahan dan verifikasi. Dari data tersebut kita bisa melihat apakah seorang siswa sudah menerima bantuan pendidikan dari program lain, seperti PIP, KIP, maupun program Gratispol dari pemerintah provinsi,” tandasnya.
Ia menambahkan, proses pemeriksaan data menjadi tahapan penting agar penyaluran beasiswa tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan. Karena itu, Disdikbud akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menetapkan peserta didik yang berhak menerima beasiswa pada 2027.
Melalui pengalokasian kembali anggaran dan pemanfaatan Dapodik, Disdikbud Kukar berupaya melanjutkan program beasiswa bagi peserta didik SD dan SMP sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran.(adv/diskominfokukar/don)













