banner 728x90

banner 728x90

Ketua Komisi III DPRD Kaltim: Dorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan APBD Kaltim

Nawalapost.com, BALIKPAPAN – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H. Abdulloh S.Sos, M.E, telah menggelar acara Dialog Rakyat di salah satu rumah warga Jalan Transad Km 8 Karang Joang, Balikpapan, pada Minggu (16/3/2025).

Kegiatan yang dihadiri sekitar 70 orang tersebut terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Acara yang dimoderatori oleh Wartono ini, bertujuan membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dengan legislatif terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, H. Abdulloh mengungkapkan pentingnya transparansi dalam penggunaan APBD untuk memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan secara tepat guna dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap anggaran daerah bukan hanya menjadi tugas DPRD dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“APBD adalah uang rakyat, dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana dana tersebut digunakan,” ucapnya.

“Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi perhatian utama, agar tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan yang merugikan kepentingan publik,” ujar H. Abdulloh.

Ia juga mengingatkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengawasan anggaran sangat diperlukan.

Menurutnya, tanpa adanya partisipasi publik yang aktif, proses pengelolaan anggaran daerah bisa berisiko tidak tepat sasaran.

H. Abdulloh juga mengajak warga untuk lebih proaktif dalam memberikan masukan dan melaporkan, apabila ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana APBD.

Pada sesi diskusi, sejumlah warga mengungkapkan keluhan terkait kondisi infrastruktur yang masih belum merata di wilayah mereka.

Mereka berharap agar DPRD dapat memperjuangkan perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Mendengar keluhan tersebut, H. Abdulloh berjanji akan membawa aspirasi masyarakat ke forum resmi di DPRD Kaltim untuk dibahas lebih lanjut.

“Dialog Rakyat seperti ini, sangat penting untuk memahami langsung apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

“Masukan dari warga menjadi bahan evaluasi Kami di DPRD, untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang didanai oleh APBD, dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas H. Abdulloh.

Dalam kesempatan itu, H. Abdulloh juga mengajak masyarakat, untuk memanfaatkan teknologi informasi guna mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Ia mengungkapkan bahwa kemudahan akses informasi saat ini memungkinkan publik untuk memantau jalannya program-program yang dibiayai oleh APBD, baik melalui situs resmi pemerintah maupun kanal informasi lainnya.

“Keterbukaan informasi semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah, dan dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memberikan masukan, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program,” jelasnya.

Sebagai penutup, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim H. Abdulloh menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Ia berjanji untuk terus turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka, sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang disusun dapat benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan Dialog Rakyat ini, adalah bagian dari upaya Kami untuk terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah,” ungkapnya.

“Ke depan, Saya akan terus melaksanakan kegiatan serupa untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan menggunakan dana APBD benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

Acara Dialog Rakyat ini menjadi salah satu wujud nyata dari upaya DPRD Kaltim, untuk mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran daerah, serta membangun hubungan yang lebih erat antara legislatif dan masyarakat.(MNA)

banner 728x90