NAWALAPOST.COM, TENGGARONG — Pembangunan gedung baru Kantor Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, terus berprogres.
Setelah memasuki tahap awal pekerjaan fondasi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (PU Kukar), segera menjadwalkan Pre-Construction Meeting (PCM) sebagai bagian dari langkah teknis penguatan koordinasi sebelum tahap konstruksi berlanjut.
Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kukar, Muhammad Jamil, menyampaikan bahwa pertemuan teknis ini sangat penting untuk menyatukan data perencanaan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami temukan beberapa perbedaan antara dokumen DED dan situasi aktual, dan semua perbedaan tersebut, akan dituangkan dalam dokumen MC-0 agar pekerjaan tidak menyalahi prosedur teknis,” kata Jamil, Jumat (14/6/2025).
Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari kerusakan berat yang menimpa bangunan lama pada 10 April 2024—sehari menjelang Idulfitri.
Hasil kajian menyatakan struktur bangunan lama tidak lagi layak difungsikan, sehingga disusunlah desain baru yang lebih aman dan fungsional.
Pada APBD Perubahan 2024, pekerjaan awal dimulai melalui paket pergeseran anggaran, mencakup pemasangan fondasi, sloof, serta penambahan dinding penahan tanah (DPT) karena karakter tanah yang labil.
“Kami harus mengantisipasi potensi pergeseran tanah sejak awal. Karena itu DPT jadi bagian penting dari struktur awal,” jelasnya.
Untuk tahun 2025, pembangunan akan difokuskan pada penyelesaian bangunan dua lantai secara penuh, mulai dari struktur utama, arsitektur, MEP (Mekanikal, Elektrikal, Plumbing) hingga area pendukung seperti lapangan parkir dan ruang pelayanan.
Gedung ini juga dirancang mengakomodasi nilai-nilai kultural Kukar. Ornamen Melayu dipadukan dengan konsep joglo pada ruang pertemuan, menyesuaikan tradisi lesehan masyarakat Maluhu yang mayoritas bersuku Jawa.
“Kami sediakan ruang pertemuan 40 meter persegi, tidak hanya untuk pelayanan administratif tapi juga kegiatan warga,” ungkapnya.
Pengerjaan proyek dilakukan menggunakan metode fast track, namun Jamil menegaskan bahwa kualitas tetap menjadi acuan utama.
Ia memastikan seluruh tahapan dikawal ketat oleh tim teknis, dan diawasi secara berlapis untuk meminimalkan risiko audit atau temuan keuangan.
“Kami pastikan setiap proses berjalan akuntabel, dan ini bukan hanya soal selesai cepat, tapi juga harus sesuai aturan dan bermanfaat jangka panjang,” tegasnya.
Secara keseluruhan, proyek ini berdiri di atas lahan seluas 990,24 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 275,61 meter persegi.
Ditargetkan, pada awal 2026, kantor tersebut sudah dapat digunakan secara penuh untuk mendukung pelayanan publik.
“Pembangunan kantor ini adalah komitmen Kami, untuk menghadirkan fasilitas pelayanan yang aman, layak, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv-DPU Kukar/INR)
