NAWALAPOST.COM, TENGGARONG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara, Wiyono, menanggapi adanya persoalan kesalahan input program infrastruktur oleh sejumlah kecamatan dalam sistem perencanaan daerah (RPJMD).
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh, upaya sinkronisasi kewenangan yang saat ini tengah dilakukan bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar.
Menurut Wiyono, perbedaan pemahaman mengenai kewenangan pembangunan jalan lingkungan memang masih terjadi di beberapa wilayah, sehingga menyebabkan sebagian program infrastruktur tidak teralokasi secara tepat.
“Memang benar masih ada Kecamatan yang belum memahami secara rinci mana yang menjadi ranah PU dan mana yang menjadi kewenangan Disperkim,” ucap Wiyono saat ditemui, Kamis (22/5/2025) siang.
“Oleh sebab itu, perlu ada penyesuaian dan penyelarasan agar tidak ada tumpang tindih pelaksanaan di lapangan,” katanya .
Ia menyebutkan, Dinas PU dan Disperkim kini sedang melakukan pemutakhiran data ruas jalan melalui SK masing-masing dinas.
Tujuannya adalah, untuk memastikan bahwa pembagian program, khususnya pembangunan jalan lingkungan, dapat direncanakan dan dijalankan sesuai tupoksi yang berlaku.
“Dengan sinkronisasi ini, Kami ingin semua pihak, terutama Kecamatan, memiliki acuan yang sama dalam menginput program ke dalam sistem perencanaan,” terangnya.
“Dengan begitu, proses pembangunan ke depan menjadi lebih tertib dan efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wiyono menilai bahwa penyelarasan data ini juga, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kadis PU Kukar Wiyono berharap ke depan tidak ada lagi miskomunikasi maupun kekeliruan input data dari Kecamatan.
Ia juga mengimbau agar seluruh perangkat daerah dan Kecamatan aktif berkoordinasi dalam proses perencanaan infrastruktur.
“Harapan Kami, dengan sistem yang sudah diperbaiki dan dibarengi koordinasi lintas OPD, proses pembangunan di Kukar dapat berjalan lebih baik, terarah, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv-DPU Kukar/INR)
