NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), termasuk dengan menghadirkan program pembiayaan bagi petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kedua tim tersebut memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. TPID berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas harga, sedangkan TPAKD mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan usaha.
“TPID Kukar selalu menjadi juara pertama untuk wilayah Pulau Kalimantan. Kita sudah meraih prestasi tersebut selama empat tahun berturut-turut. Pada pengumuman terakhir, Kukar kembali menjadi juara pertama di Kalimantan,” ujar Aulia, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, capaian tersebut menjadi salah satu indikator upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Di sisi lain, Pemkab Kukar juga terus mendorong agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan untuk mengembangkan usaha produktif.
Salah satu langkah yang ditempuh melalui TPAKD adalah program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga pinjaman sehingga masyarakat dari kelompok sasaran dapat memperoleh pembiayaan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.
“Melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik, bunga yang dibebankan oleh pihak perbankan ditanggung pemerintah daerah. Jadi, penerima kredit dari kalangan petani, nelayan, peternak, dan UMKM cukup membayar pokok pinjamannya,” jelasnya.
Aulia mencontohkan, masyarakat yang memperoleh pinjaman sebesar Rp50 juta cukup mengembalikan pokok pinjaman tersebut. Sementara bunga kredit yang berkisar 9–12 persen ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai skema program yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan membantu pelaku usaha mendapatkan modal tanpa terbebani pembayaran bunga pinjaman.
Selain memperluas akses pembiayaan, Pemkab Kukar juga berupaya menjaga perputaran uang di tengah masyarakat melalui kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Aulia menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh adalah pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bankaltimtara yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui belanja pemerintah dan pembayaran kepada pihak ketiga.
Menurutnya, pada awal Februari, Kukar mengalami deflasi sekitar 1,2 persen. Dalam kondisi yang terjadi saat itu, penurunan harga tersebut dinilai berkaitan dengan terbatasnya perputaran uang di masyarakat. Karena itu, belanja pemerintah diharapkan dapat membantu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi daerah.
Aulia menegaskan, pengendalian inflasi tetap dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga dan evaluasi secara berkala. TPID menjalankan tugas pengendalian harga, sedangkan TPAKD yang dipimpin Sekretaris Daerah berfokus pada percepatan akses keuangan bagi masyarakat.
“Kita rutin menggelar rapat setiap minggu untuk menyampaikan perkembangan serta mengevaluasi langkah-langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Don)
