NAWALAPOST.COM, TENGGARONG – Polemik dugaan korupsi pada pelaksanaan Festival Erau Adat Pelas Benua 2023 dan 2024 menuai respons resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pihak dinas menampik tuduhan penyunatan honor para penari dan menegaskan seluruh mekanisme anggaran dijalankan sesuai aturan.
Honor Penari Dibayar Rp950 Ribu Setelah Pajak.
Bendahara Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, Irwin Khadafi, menjelaskan honor penari massal ditetapkan Rp1 juta per orang berdasarkan standar harga satuan (SSH) Pemkab Kukar.
Sesuai ketentuan, jumlah tersebut dipotong pajak 5 persen sehingga penari menerima Rp950 ribu.
“Semua pembayaran ditransfer langsung ke rekening Bank BPD milik masing-masing penari, dan tidak ada pembayaran tunai, tidak ada pemotongan di luar pajak resmi. Jadi klaim yang menyebut hanya menerima Rp500 ribu itu keliru,” tegas Irwin saat ditemui awak media, Jumat (22/8/2025).
Ia menambahkan, pada Erau 2023 ada sekitar 500 penari terlibat. Data pribadi hingga nomor rekening dikumpulkan sebelum pembayaran, agar transaksi bisa dilakukan tepat sasaran.
Konsumsi dan Pelatih Tari Sesuai Kontrak.
Isu pemangkasan konsumsi juga dibantah pihak dinas. Irwin menyebut kontrak hanya mengatur satu kali makan sore saat latihan, bukan tiga kali sehari seperti yang ramai di publik.
“Kontraknya jelas, satu kali makan setiap sore. Jadi informasi soal tiga kali itu tidak benar,” jelasnya.
Mengenai honor pelatih, ia menerangkan ada perbedaan kategori. Koreografer dibayar untuk tiga bulan penuh, sementara pelatih dan asisten hanya dua bulan karena menyesuaikan jadwal latihan tari massal.
Pembayaran Sanggar Melalui EO.
Irwin juga menguraikan bahwa untuk kelompok seni, pembayaran dilakukan melalui event organizer (EO).
Kontrak dengan EO sesuai SSH, misalnya Rp3 juta per kelompok sebelum pajak.
“Kalau kemudian EO memberi honor lebih kecil ke sanggar, itu sudah menjadi urusan internal antara EO dan sanggar. Dari dinas, pembayaran tetap sesuai kontrak,” tegasnya.
Klarifikasi PPTK dan Peran Pejabat Pensiun.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Erau 2024, Awang Rivani, meluruskan isu tentang keterlibatan mantan pejabat yang sudah pensiun, Muhammad Agus Saripudin.
“Pak Agus hanya memberi masukan teknis berdasarkan pengalamannya, dan tidak ada peran sebagai penanggung jawab, karena sejak Agustus 2024 beliau sudah pensiun,” jelas Awang.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan Erau diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau ada penyimpangan, BPK pasti sudah menindaklanjutinya. Kami bekerja berdasarkan aturan, bukan isu,” ujarnya.
Kepala Disdikbud Kukar: Kesakralan Erau Tak Terganggu.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, turut menegaskan bahwa tuduhan pemerintah menodai kesakralan Erau tidak berdasar.
Menurutnya, Pemkab Kukar hanya bertugas mengatur teknis acara, sementara inti prosesi adat sepenuhnya kewenangan Kesultanan Kutai.
“Dinas hanya terlibat di pembukaan, misalnya mengatur keamanan, lalu lintas, atau event organizer. Tapi untuk ritual inti, itu domain Keraton. Jadi kesakralan Erau tidak terganggu sama sekali,” ujar Thauhid.
Ia mengimbau masyarakat, pegiat seni, dan komunitas budaya agar tetap tenang.
“Erau adalah warisan leluhur yang tetap dijaga, dan jangan sampai informasi keliru menimbulkan keresahan. Kami pastikan anggaran dikelola sesuai aturan, dan kesakralan tradisi tetap terjaga,” tutupnya. (INR/NZR)
