NAWALAPOST.COM, TENGGARONG — Dalam upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkenalkan sistem digital terbaru bernama Sistem Informasi Data Pekerjaan Umum (SIDA-PU).
Peluncuran sistem ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Jumat pagi (20/6/2025) dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono.
Sistem ini dikembangkan sebagai jawaban atas berbagai kendala yang selama ini kerap menghambat kinerja organisasi, mulai dari pengelolaan data yang tidak terpusat, risiko kehilangan arsip, proses kerja manual yang memicu kesalahan, hingga jalur komunikasi antarbidang yang tidak efisien.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, mengungkapkan bahwa kehadiran SIDA-PU menjadi langkah konkret menuju digitalisasi menyeluruh dalam sistem kerja Dinas PU Kukar.
“Melalui SIDA-PU, kami ingin membentuk ekosistem kerja yang modern, terdokumentasi rapi, serta memungkinkan pemantauan proyek secara real-time oleh seluruh stakeholder terkait,” ujar Linda.
Solusi atas Tantangan Administratif dan Teknis.
SIDA-PU menyasar langsung pada akar persoalan utama di bidang pekerjaan umum, seperti kesulitan memantau progres fisik dan keuangan proyek, tumpang tindih informasi, keterlambatan laporan, hingga terbatasnya kemampuan dalam mengelola data yang kompleks.
Dengan sistem ini, proses penyusunan laporan tidak lagi dilakukan manual.
Semua data dapat diakses secara cepat dan disajikan secara otomatis melalui fitur cetak laporan berdasarkan jenis kegiatan, bidang, jabatan, dan periode waktu tertentu.
Fitur Unggulan: Validasi Pembayaran & Dashboard Interaktif.
Salah satu keunggulan SIDA-PU terletak pada fitur validasi pembayaran, yang memastikan setiap pengeluaran didasarkan pada progres riil di lapangan.
Fitur ini terhubung langsung dengan modul realisasi belanja, manajemen paket, serta sumber dana, baik yang berasal dari APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
Tak hanya itu, sistem ini juga dibekali dengan dashboard interaktif berbasis early warning, yang memberikan peringatan dini jika ditemukan keterlambatan progres atau penyimpangan realisasi fisik dan keuangan.
“Dengan dashboard ini, para pimpinan dapat langsung mengambil keputusan tanpa harus menunggu laporan manual, dan ini mempercepat respon dan meminimalisasi risiko,” tambah Linda.
Akses Terstruktur dan Rencana Integrasi Sistem.
Hak akses dalam SIDA-PU dibagi secara spesifik berdasarkan jabatan dan peran pengguna, mulai dari superadmin, admin bidang, KPA, PPK, PPTK, hingga pihak eksternal seperti BPK dan rekanan pelaksana.
Ke depan, sistem ini dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai platform lain yang mendukung tata kelola pemerintahan, seperti SIPD, Simpeg, sistem keuangan daerah, tanda tangan digital (TTD digital), hingga sistem manajemen aset.
Manfaat Langsung bagi Seluruh Stakeholder.
SIDA-PU memberikan manfaat menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dalam siklus proyek infrastruktur, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bagian keuangan daerah.
Linda berharap, implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berharap SIDA-PU dapat menjadi budaya kerja baru di Dinas PU Kukar, sekaligus menghapus cara-cara kerja lama yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efektif,” pungkasnya. (Adv-DPU Kukar/INR)
