NAWALAPOST.COM, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui pengangkatan 74 tenaga harian lepas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga non-ASN yang telah bertahun-tahun mengabdi, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan berdaya saing.
Sekretaris Dinas PU Kukar, H Rudy Suryadinata, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa pengangkatan ini diharapkan menjadi momentum bagi para pegawai untuk meningkatkan semangat kerja, rasa tanggung jawab, dan loyalitas terhadap tugas-tugas pelayanan publik di bidang infrastruktur.
Menurut Rudy, kinerja birokrasi modern tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, melainkan juga oleh sinergi tim yang dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi (K3).
Ketiga prinsip ini menjadi pondasi utama, dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Dinas PU.
“Jika salah satu unsur K3 tidak dijalankan, maka pelayanan publik tidak akan berjalan dengan maksimal,” ucapnya.
“Karena itu, seluruh pegawai termasuk yang baru diangkat, perlu membangun kedekatan kerja dan komitmen bersama,” tegasnya.
Selain pembinaan teknis, Pemkab Kukar juga terus mendorong penguatan karakter dan etika pegawai melalui kegiatan-kegiatan pembinaan spiritual.
Kegiatan seperti membaca kitab suci dan pengajian rutin disebut menjadi bagian dari upaya membentuk aparatur yang berintegritas dan berakhlak baik.
“Kami tidak hanya ingin mencetak pegawai yang cakap dalam pekerjaan, tapi juga punya nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat,” ujarnya.
Rudy pun memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh PPPK yang baru saja resmi diangkat.
Ia mengakui perjuangan panjang yang telah dilalui para tenaga harian lepas, serta kesabaran mereka dalam menantikan kesempatan ini.
“Ini bukan hanya soal status, tapi juga tentang kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada negara dan masyarakat,” tuturnya.
“Dan Kami yakin, rekan-rekan yang kini telah menjadi PPPK mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kukar,” pungkasnya.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam memperkuat fondasi pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat melalui optimalisasi SDM yang dimiliki. (Adv-DPU Kukar/INR)
