NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang digodok parlemen bukan sekadar revisi teknis.
Menurut dia, rancangan itu akan menjadi fondasi jangka panjang bagi peradaban politik dan demokrasi Indonesia.
“RUU Pemilu ini bukan produk jangka pendek. Ini kerja besar untuk masa depan demokrasi Indonesia,” kata Edi saat menjadi pembicara dalam kegiatan Optimalisasi Peran Komisi II DPR RI dalam Konsolidasi Demokrasi yang digelar Bawaslu Kalimantan Timur di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/11/2025).
Edi menjelaskan, penyusunan RUU Pemilu berangkat dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Komisi II DPR RI, kata dia, menemukan sejumlah celah yang perlu diperbaiki agar penyelenggaraan pemilu ke depan berjalan lebih efisien dan berintegritas.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya sistem pemilihan, tetapi juga nilai-nilai demokrasi yang bermartabat. Politik uang harus betul-betul direduksi karena ia merusak sendi moral bangsa,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Ia menilai, praktik money politics masih menjadi “penyakit lama” dalam setiap pemilihan umum.
RUU Pemilu, menurutnya, harus mampu menjadi benteng hukum untuk mencegah praktik jual beli suara.
“Selama uang masih jadi penentu, demokrasi hanya akan jadi ajang dagang suara. Ini yang ingin kita ubah,” tegasnya.
Selain menyoroti politik uang, Edi menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi fokus pembahasan RUU Pemilu.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam politik praktis merupakan ancaman serius bagi penyelenggaraan pemilu yang adil.
“ASN adalah pelayan publik, bukan pelayan partai. Dalam RUU ini kami ingin memastikan birokrasi tetap steril dari intervensi politik,” katanya.
Edi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 234 Tahun 2024, yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Ia mengatakan, keputusan itu membawa konsekuensi terhadap desain dan jadwal pelaksanaan pemilu yang perlu disesuaikan melalui RUU ini.
“Ini bagian dari penataan demokrasi yang lebih rasional dan terukur. Kita tidak ingin pemilu hanya jadi rutinitas lima tahunan tanpa arah pembenahan,” ujarnya.
Menanggapi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Edi mengatakan gagasan itu muncul karena tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung.
“Pilkada langsung membutuhkan dana besar, baik dari negara maupun peserta, dan ini sering memicu perilaku koruptif,” kata Edi.
Namun, ia menegaskan wacana tersebut masih sebatas kajian dan belum menjadi keputusan politik.
“Tidak ada niat untuk memundurkan demokrasi, dan yang Kita bahas adalah bagaimana demokrasi bisa berjalan tanpa mengorbankan integritas dan kejujuran,” tuturnya.
Edi menyebut, Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan RUU Pemilu rampung dalam dua tahun agar bisa digunakan pada Pemilu 2029 dan Pilkada 2031.
Ia berharap, RUU ini menjadi legasi politik parlemen yang dapat menopang sistem demokrasi Indonesia hingga dua abad ke depan.
“Kami ingin undang-undang ini selesai dua tahun sebelum pemilu, agar penyelenggaraannya matang dan konsisten,” ujarnya.
Ia memastikan, proses pembahasan dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan partai politik, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Demokrasi tidak bisa dibangun dari menara gading. Ia harus disusun bersama rakyat,” kata Edi.
Menutup penjelasannya, Edi menegaskan bahwa orientasi RUU Pemilu bukan pada penghematan anggaran, tetapi efisiensi moral dan etika politik.
“Yang ingin kita hemat bukan rupiah, tapi perilaku buruk dalam demokrasi: sogokan, suap, dan pembelian suara. Itu yang harus diberantas,” tegasnya.
Edi berharap RUU Pemilu yang tengah disusun, dapat menjadi tonggak sejarah pembaruan demokrasi di Indonesia.
“Kalau undang-undang ini lahir dengan niat baik dan partisipasi publik yang kuat, Saya yakin demokrasi Kita akan berdiri kokoh hingga dua abad ke depan,” tutupnya. (MNA)
