NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Inovasi Bunga Desaku yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejak 2023 terbukti membawa perubahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Program tersebut tidak hanya mendekatkan layanan kepada masyarakat desa dan kelurahan, tetapi juga menjadi salah satu upaya menekan praktik percaloan.
Keberhasilan inovasi itu mendapat pengakuan dalam Pekan Inovasi Daerah dengan meraih peringkat terbaik pertama. Penghargaan tersebut diberikan karena Program Bunga Desaku dinilai mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses pelayanan dokumen kependudukan di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan peningkatan pelayanan melalui inovasi tersebut terlihat dari jumlah dokumen kependudukan yang berhasil diterbitkan setiap tahunnya. Saat ini, penerbitan dokumen telah melampaui 300 ribu dalam setahun, jauh meningkat dibandingkan sebelumnya yang berkisar 50 ribu hingga 100 ribu dokumen.
“Alhamdulillah, dalam Pekan Inovasi Daerah kemarin, inovasi Bunga Desaku berhasil meraih peringkat terbaik pertama karena dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Iryanto, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, kehadiran layanan di desa membuat masyarakat lebih mudah mengurus berbagai dokumen kependudukan. Warga tidak lagi harus menempuh perjalanan ke Tenggarong untuk mendapatkan pelayanan, sebab pengurusan dapat dilakukan melalui kantor desa dengan proses resmi, cepat, dan tanpa dipungut biaya.
Kondisi tersebut sekaligus mempersempit ruang bagi praktik percaloan yang sebelumnya sulit diberantas. Ketika pelayanan masih terpusat di tingkat kabupaten, jarak dan keterbatasan akses kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk menawarkan jasa pengurusan dokumen kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, penggunaan jasa calo justru berisiko merugikan warga. Selain harus mengeluarkan biaya, masyarakat juga belum tentu memperoleh dokumen yang sah karena ada kemungkinan dokumen yang diberikan tidak jelas keabsahannya, bahkan berpotensi palsu.
Meski demikian, ia tidak mengklaim praktik percaloan telah hilang sepenuhnya. Namun, ia melihat perubahan positif dari respons masyarakat di media sosial maupun berkurangnya laporan warga yang sebelumnya mengaku tertipu setelah menyerahkan uang kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen.
“Saya tidak berani mengatakan praktik calo sudah hilang 100 persen. Namun, apresiasi masyarakat terhadap pelayanan kami di berbagai platform media sosial sudah menunjukkan perubahan yang cukup baik. Keluhan masyarakat terkait penipuan oleh calo juga sudah sangat berkurang,” jelasnya.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran Disdukcapil berpuas diri. Peningkatan kualitas pelayanan tetap harus dilakukan, salah satunya melalui penyederhanaan regulasi dan pengurangan persyaratan administrasi yang sebenarnya tidak lagi diperlukan.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memeriksa data warga. Melalui sistem tersebut, petugas dapat mengetahui informasi kependudukan, mulai dari alamat, kepemilikan KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga dokumen lainnya.
Dengan ketersediaan data tersebut, masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang informasinya sudah dapat diakses oleh petugas. Misalnya, untuk pengurusan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak (KIA), persyaratan dapat disederhanakan apabila data pendukung telah tersedia dalam sistem.
“Kalau data sudah ada di SIAK, kami bisa mengetahui apakah warga sudah memiliki KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan dokumen lainnya. Jadi, persyaratan yang datanya sudah tersedia dalam sistem dapat kami sederhanakan,” tandasnya.
Penerapan penyederhanaan persyaratan itu juga mulai dilakukan dalam pelayanan jemput bola, termasuk saat kegiatan di kawasan Tanjung Burung beberapa waktu lalu. Disdukcapil ingin memastikan masyarakat memperoleh kemudahan tanpa dibebani kelengkapan administrasi yang sebenarnya bisa diperiksa langsung melalui sistem.
Ia mencontohkan, fotokopi KTP tidak perlu lagi diminta apabila petugas cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses data warga. Melalui langkah tersebut, Disdukcapil Kukar berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin sederhana, mudah dijangkau, serta mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jasa percaloan.(adv/diskominfokukar/don)













