NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan perubahan pola kerja sama dengan media massa mulai 2027. Jika selama ini kontrak kerja sama media terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ke depan pembagiannya akan diarahkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mendorong pemerataan pemberitaan sekaligus memperluas informasi mengenai program dan kinerja pemerintah daerah. Dengan pola baru ini, setiap media diharapkan dapat mengangkat isu berbeda sesuai bidang OPD yang menjadi mitra kerja sama.
“Karena teman-teman media memiliki kemampuan untuk membantu menyampaikan informasi tersebut, kebijakan kita pada 2027 akan diarahkan pada pemerataan kerja sama media dengan seluruh organisasi perangkat daerah,” ujar Aulia, Jum’at (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pembagian kerja sama nantinya akan menggunakan sistem pemerataan dan tidak dilakukan secara berulang pada OPD yang memiliki bidang serupa. Misalnya, media yang telah menjalin kontrak dengan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan kembali mengambil kontrak dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Menurutnya, pola tersebut diperlukan agar pemberitaan mengenai pemerintahan daerah memiliki perspektif yang lebih beragam. Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berkutat pada satu sektor, tetapi mencakup berbagai program dan kegiatan di lingkungan Pemkab Kukar.
“Dengan begitu, kita berharap setiap hari media bisa mengangkat perspektif yang berbeda-beda terkait dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pembagian pemberitaan dapat diarahkan pada sejumlah isu, seperti pendidikan, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak, hingga pengembangan koperasi. Melalui pembagian tersebut, media diharapkan ikut memperluas literasi masyarakat mengenai berbagai sektor pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti pola pemberitaan yang selama ini terkadang hanya mengandalkan informasi dari media lain. Kondisi tersebut dinilai belum mendorong setiap media untuk menghasilkan pemberitaan yang beragam berdasarkan kegiatan dan isu yang ditangani masing-masing OPD.
“Kalau seperti sekarang, pemberitaannya terkadang hanya saling menitipkan berita. Media yang tidak hadir tinggal mengikuti berita dari media lain,” tandasnya.
Karena itu, pemerintah daerah berharap perubahan skema kerja sama pada 2027 dapat mendorong media lebih aktif menggali informasi dan menyampaikan program pemerintah dari berbagai sudut pandang. Aulia menegaskan, kerja sama tersebut tetap harus menjaga substansi hubungan profesional antara media dan pemerintah daerah.
Ia berharap media dapat mengambil peran dalam membangun government branding Pemkab Kukar melalui pemberitaan yang beragam dan informatif. Dengan pemerataan kerja sama ke seluruh OPD, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih luas mengenai kebijakan, program, serta pelaksanaan pembangunan di Kutai Kartanegara.(adv/diskominfokukar/don)













