NAWALAPOST.COM, SAMARINDA — Suara lantang puluhan pemuda menggema di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dan mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (FORKOP Kaltim) turun ke jalan, sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik yang mereka sebut, sebagai penguasaan sumber daya daerah oleh pihak swasta. Selasa,(24/6/2025)
Sasaran kritik mereka adalah pengelolaan aktivitas Terminal Ship to Ship (STS) di kawasan perairan Muara Berau dan Muara Jawa oleh perusahaan berinisial PT. PTB.
Para demonstran menilai pengoperasian fasilitas strategis tersebut telah berlangsung, tanpa kontribusi signifikan terhadap kas daerah, bahkan diduga merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Koordinator lapangan aksi, Rinaldi Putra, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan bentuk keprihatinan pemuda atas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.
Menurutnya, pengelolaan kegiatan STS semestinya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar hasilnya dapat menopang pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur.
“Temuan Kami mengindikasikan adanya kerugian negara mencapai Rp5,04 triliun akibat aktivitas PTB yang terkesan tertutup dan tidak melibatkan Pemprov sebagai pemilik wilayah,” ujarnya.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut kedaulatan daerah dan hak masyarakat untuk menikmati hasil bumi sendiri,” lanjutnya.
Kordinator Lapangan FORKOP Kaltim, Edi Kepet, turut melontarkan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Provinsi, yang dinilai lamban dalam merespons persoalan ini.
Ia mendesak, agar seluruh kegiatan PTB dihentikan dan dikelola oleh Perusda guna memulihkan hak ekonomi daerah.
“Kalau pemerintah terus diam, maka Kita harus bertanya: mereka membela rakyat atau justru tunduk pada kepentingan korporasi?” seru Edi dalam orasi.
Massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama: menindak tegas dugaan pelanggaran oleh PTB, mengambil alih kegiatan STS di bawah naungan Perusda, mengusut tuntas kerugian negara, menghentikan seluruh aktivitas perusahaan, serta mengembalikan manfaat ekonomi kepada masyarakat Kaltim.
Salah satu peserta aksi, Nhazaruddin, menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti di jalanan.
Ia menyebut, FORKOP akan merangkul kalangan intelektual, tokoh masyarakat, hingga jaringan organisasi sipil demi mendorong perubahan kebijakan.
“Kami tidak akan tinggal diam, dan ini tentang masa depan Kaltim dan generasi penerusnya,” ucapnya dengan lantang.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi ini dikawal aparat keamanan dan berjalan tertib.
Para peserta membentangkan spanduk besar bertuliskan “Kaltim Dikuasai Swasta, Rakyat Dapat Apa?” serta menyerukan yel-yel perlawanan secara bergantian.
FORKOP Kaltim menegaskan akan terus melanjutkan aksi, hingga ada langkah nyata dari Pemprov.
“Kaltim tidak boleh jadi penonton di tanah sendiri. Kami akan terus bergerak sampai PAD benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Rinaldi. (INR)
