NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjajaki peluang menghadirkan fasilitas bioskop untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat. Rencana tersebut kini memasuki tahap koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus penjajakan dengan sejumlah calon pengelola bioskop di Indonesia.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan penanganan rencana tersebut kini dikoordinasikan melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan agar persiapan tidak hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan dapat dikaji secara bersama, termasuk dari sisi pengelolaan dan peluang kerja sama.
Menurut Rendi, pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti komunikasi dengan beberapa calon pengelola bioskop. Penjajakan tersebut tidak hanya menyasar jaringan bioskop besar yang selama ini dikenal masyarakat, tetapi juga perusahaan atau pengelola lain yang dinilai memiliki kemampuan menghadirkan fasilitas perfilman berkualitas.
“Untuk rencana bioskop, prosesnya sekarang kami limpahkan kepada teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Jadi, penanganannya tidak hanya melalui DPMPTSP, tetapi dilakukan secara kolaboratif,” kata Rendi, Sabtu (7/11/2026).
Rendi menjelaskan, Pemkab Kukar ingin memastikan kehadiran bioskop nantinya tidak sekadar menyediakan tempat hiburan baru. Aspek kualitas fasilitas dan keberlanjutan operasional juga menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah menentukan konsep maupun pihak yang akan mengelolanya.
Rendi menegaskan, pemerintah daerah menginginkan sistem pengelolaan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan bagi daerah. Karena itu, skema kerja sama harus diperhitungkan secara matang agar keberadaan fasilitas tersebut tidak justru menimbulkan beban pembiayaan bagi pemerintah.
“Kami ingin menghadirkan bioskop dengan kualitas yang baik, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi daerah. Jangan sampai fasilitas sudah tersedia, tetapi justru menjadi beban atau merugikan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai bahan pertimbangan, Rendi menyebut sejumlah daerah seperti Berau, Tabalong, dan Batulicin telah memiliki fasilitas bioskop dengan kualitas ruang maupun sarana pendukung yang cukup baik. Keberadaan bioskop di daerah tersebut menjadi salah satu referensi bagi Pemkab Kukar dalam mencari konsep pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rendi menambahkan, fasilitas bioskop berkualitas tidak harus selalu berada di bawah jaringan perusahaan besar. Menurutnya, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa pengelola di luar jaringan bioskop nasional juga mampu menghadirkan ruang menonton dengan fasilitas yang memadai.
“Beberapa daerah seperti Berau, Tabalong, dan Batulicin juga memiliki bioskop dengan kualitas ruang dan fasilitas yang cukup baik meskipun tidak menggunakan jaringan bioskop besar,” tandasnya.
Meski demikian, Rendi menyampaikan bahwa rencana pembangunan maupun pengelolaan bioskop di Kukar masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah daerah akan terus mematangkan konsep dan skema kerja sama sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Pemkab Kukar berharap penjajakan tersebut dapat menghasilkan pola pengelolaan yang tepat sehingga kehadiran bioskop nantinya tidak hanya menambah pilihan hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi peluang pengembangan usaha dan sumber pendapatan bagi daerah.(Adv/diskominfokukar/Don)
