NAWALAPOST.COM, SAMARINDA — Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) akan menggelar aksi damai bertajuk Panggung Rakyat dan Mimbar Bebas pada Kamis, 16 Oktober 2025, di kawasan Teras Samarinda.
Aksi ini digelar, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat, yang dinilai merugikan daerah penghasil sumber daya alam, khususnya Kalimantan Timur.
Aksi akan dimulai pukul 14.00 hingga 18.00 WITA dan diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, mahasiswa, aktivis lingkungan, organisasi pemuda, hingga perwakilan masyarakat lokal.
Kegiatan ini diinisiasi oleh LPADKT, sebagai langkah perjuangan konstitusional dalam memperjuangkan keadilan fiskal, dan hak daerah atas hasil kekayaan alam.
Koordinator acara sekaligus Sekretaris Cabang LPADKT Kota Samarinda, Jemriantho, mengatakan aksi damai tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum LPADKT Kalimantan, Vendy Meru, yang menyerukan agar masyarakat Kalimantan Timur bersatu menolak kebijakan pemangkasan DBH.
“Kami menerima instruksi langsung dari Ketua Umum LPADKT, untuk menggelar panggung rakyat sebagai wadah menyatukan suara masyarakat Kalimantan Timur, dan kebijakan pemangkasan DBH ini sangat merugikan daerah penghasil dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, LPADKT memandang kebijakan pusat terkait pembagian hasil sumber daya alam, belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi daerah penghasil.
Selama ini, Kalimantan Timur menjadi penopang ekonomi nasional melalui sektor tambang, minyak, dan gas bumi, tetapi belum memperoleh keseimbangan dalam alokasi hasil pendapatan negara.
“Kalimantan Timur sudah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan yang dikembalikan ke daerah, karena itu Kami menolak segala bentuk pemangkasan DBH yang hanya memperlebar ketimpangan,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan akan diawali dengan ritual adat pembuka, sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan permohonan restu atas perjuangan rakyat Kalimantan Timur.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan orasi politik, aksi teatrikal, pembacaan deklarasi rakyat, serta penyerahan simbolik tanah dan air kepada pemerintah daerah sebagai bentuk tuntutan terhadap hak atas sumber daya lokal.
LPADKT menegaskan, aksi ini akan berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai koridor hukum.
Menurut Jemriantho, Panggung Rakyat menjadi sarana bagi masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, tanpa provokasi atau tindakan destruktif.
“Kami ingin aksi ini menjadi ruang ekspresi rakyat secara damai. Ini bukan gerakan politik, melainkan bentuk kesadaran publik untuk memperjuangkan hak atas keadilan fiskal,” katanya.
Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat Kalimantan Timur, untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan daerah.
LPADKT juga mengundang seluruh elemen masyarakat, untuk hadir menyatakan sikap bersama menolak kebijakan yang dianggap tidak adil terhadap daerah penghasil.
“Kami tidak bermaksud melawan negara, tetapi mengingatkan bahwa tanpa keadilan untuk daerah penghasil, pembangunan nasional tidak akan pernah merata,” tutup Jemriantho. (INR)
