NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di lingkungan pemerintahan. Program yang menjadi amanat peraturan daerah (Perda) tersebut dilaksanakan setiap hari dan diterapkan secara berjenjang, mulai dari lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan dan kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pelaksanaan GEMA dipantau melalui laporan masing-masing pelaksana. Di tingkat kelurahan, laporan disampaikan kepada camat untuk kemudian diteruskan kepada Sekda sebagai bagian dari pengawasan kegiatan.
“Secara berjenjang, pelaporan kegiatan dilakukan oleh masing-masing pelaksana. Misalnya, di tingkat kelurahan laporan disampaikan kepada camat, kemudian camat meneruskannya kepada saya,” ujar Sunggono, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut, sejumlah kecamatan telah aktif menyampaikan laporan pelaksanaan GEMA. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memantau kecamatan lainnya agar kegiatan serupa berjalan secara konsisten. Aktivitas seperti gerakan sapu di waktu subuh juga menjadi bagian dari kegiatan yang turut diperhatikan.
Menurutnya, pelaksanaan GEMA bukan sekadar kegiatan tambahan bagi aparatur pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dijalankan karena telah diatur dalam Perda. Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan diharapkan dapat melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
“Pada prinsipnya, kegiatan tersebut merupakan amanat Perda, sehingga memang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Ia menegaskan, kegiatan mengaji bagi pegawai dilaksanakan setiap hari. Pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme untuk memastikan adanya perkembangan kemampuan membaca Al-Qur’an, terutama bagi pegawai yang memiliki kewajiban mengikuti program tersebut.
Salah satu penerapan ketentuan itu berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan memperpanjang kontrak. Perkembangan kemampuan mengaji mereka akan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dengan membandingkan capaian pada tahun sebelumnya.
“Bagi PPPK yang akan memperpanjang kontrak, perlu dipastikan ada perkembangan kemampuan mengajinya dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Selain itu, kewajiban mengaji juga diterapkan kepada pegawai yang baru dilantik. Mereka diwajibkan menyetorkan hasil kemampuan mengaji sebelum dapat mengambil surat keputusan (SK). Apabila belum melaksanakan kewajiban tersebut atau belum menunjukkan perkembangan, pengambilan SK dapat ditunda.
Sunggono menyebut, mekanisme tersebut menjadi bentuk konsekuensi bagi pegawai yang tidak menjalankan ketentuan GEMA. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga memiliki mekanisme yang terhubung dengan administrasi kepegawaian.
“Pegawai yang baru dilantik nantinya tidak bisa langsung mengambil SK sebelum menyetorkan hasil mengajinya. Kalau belum melaksanakan kegiatan mengaji atau belum menunjukkan perkembangan, pengambilan SK-nya dapat ditunda,” tegasnya.
Dalam proses penilaian, Pemkab Kukar tidak menggunakan absensi harian. Pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kukar untuk melakukan penilaian langsung terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an pegawai.
Melalui mekanisme tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan menyerahkan SK kepada LPTQ Kabupaten. Selanjutnya, pegawai yang bersangkutan harus datang untuk menunjukkan kemampuan mengajinya di hadapan petugas atau pejabat yang telah ditunjuk sebelum SK diberikan.
“Bukan menggunakan absensi harian. Pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan LPTQ Kabupaten Kukar. Nantinya, BKPSDM menyerahkan SK kepada LPTQ, kemudian pegawai menunjukkan kemampuan mengajinya di hadapan petugas sebelum SK tersebut diberikan,” paparnya.
Penilaian tersebut juga memperhatikan kemampuan membaca serta perkembangan tingkatan mengaji setiap pegawai. Bagi pegawai yang masih berada pada tahap dasar, seperti Iqra 1, harus menuntaskan tahapan tersebut terlebih dahulu sebelum dinyatakan mampu melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Ia mencontohkan, pegawai yang masih berada di Iqra 1 belum dapat dinaikkan ke tingkatan selanjutnya apabila belum menguasai tahap tersebut. SK dapat ditahan sementara sampai pegawai menunjukkan perkembangan kemampuan, misalnya telah mampu melanjutkan pembelajaran ke Iqra 2.
“Penilaiannya melihat kemampuan membaca dan perkembangan tingkatannya. Kalau masih berada di Iqra 1, harus menyelesaikan tahapan itu terlebih dahulu. SK bisa ditahan sementara dan diberikan setelah ada perkembangan, misalnya sudah mampu melanjutkan ke Iqra 2,” tutup Sunggono.
Melalui mekanisme pelaporan berjenjang dan penilaian bersama LPTQ, Pemkab Kukar berupaya memastikan GEMA berjalan secara konsisten di lingkungan pemerintahan. Program ini sekaligus mendorong peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an bagi aparatur melalui proses pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan.(adv/diskominfokukar/don)
