NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir 2026. Hingga perkembangan terakhir, serapan anggaran daerah diperkirakan berada di kisaran 59-60 persen, sementara pemerintah juga melakukan pengaturan arus kas agar kebutuhan prioritas tetap terpenuhi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian pemerintah daerah, baik terhadap anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pendapatan daerah. Untuk anggaran dari pemerintah pusat, realisasinya masih berada di bawah 60 persen. Sementara itu, Bupati bersama Wakil Bupati dan jajaran terkait telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.
“Kalau anggaran dari pemerintah pusat, realisasinya masih di bawah 60 persen. Sementara untuk anggaran daerah, kemarin Bupati bersama Wakil Bupati, jajaran terkait, termasuk Kepala Bappeda dan BPKAD, telah melakukan roadshow dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk jajaran keuangan,” ujar Sunggono, Senin (9/11/2026).
Dalam pelaksanaan APBD, pemerintah daerah menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas agar pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Arahan Bupati menekankan pembayaran hak-hak perorangan maupun masyarakat, seperti honor kader Posyandu, insentif RT, hingga hak tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas.
Selain itu, belanja wajib dan mengikat seperti gaji, tunjangan, serta kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah turut memastikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah tetap menjadi bagian dari prioritas pembiayaan.
“Pertama, Bupati mengarahkan agar hak-hak perorangan maupun masyarakat menjadi prioritas. Contohnya pembayaran honor kader Posyandu, insentif RT, tenaga kesehatan di Puskesmas, dan berbagai hak masyarakat lainnya,” jelasnya.
Ia menyebut, pemerintah daerah sejauh ini tetap konsisten menjalankan arahan tersebut. Pemenuhan hak masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan yang harus didahulukan, sehingga program prioritas tersebut tetap diupayakan untuk direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menjelaskan, meskipun potensi penerimaan anggaran masih tersedia, pemerintah tidak dapat memastikan seluruh penerimaan akan terealisasi sesuai asumsi awal. Kondisi tersebut membuat pengaturan pengeluaran harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan jumlah uang yang benar-benar masuk ke kas daerah.
“Kalau melihat perkembangan terakhir, realisasinya diperkirakan berada di kisaran 59 hingga 60 persen,” ungkap Sunggono.
Untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, Bupati menginstruksikan agar pengaturan arus kas atau cash flow dilakukan secara terukur. Setiap penerimaan yang masuk harus diperhitungkan dengan daftar kebutuhan dan prioritas pembiayaan yang perlu segera diselesaikan.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah dapat mengendalikan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia. Langkah ini juga dilakukan agar pembayaran kewajiban pemerintah dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kas daerah.
“Yang diperintahkan Bupati kepada saya adalah mengatur ritme pengeluaran pembiayaan atau arus kas. Bupati meminta agar setiap penerimaan uang yang masuk dihitung dan disesuaikan dengan daftar kebutuhan serta prioritas pembiayaan yang harus diselesaikan,” paparnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga melakukan penyesuaian belanja melalui kebijakan efisiensi anggaran. Sunggono mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati sekaligus bentuk kesadaran bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Penyesuaian juga mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur sejumlah komponen belanja pemerintah daerah. Di antaranya perjalanan dinas yang disesuaikan menjadi 50 persen dan belanja alat tulis kantor (ATK) menjadi 20 persen, serta beberapa jenis belanja lainnya.
“Atas dasar itu, kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah berdiskusi dan berkoordinasi dengan teman-teman OPD, akhirnya bersepakat bahwa langkah efisiensi tersebut perlu dilakukan untuk kebaikan bersama,” katanya.
Salah satu komponen yang mengalami penyesuaian cukup besar adalah anggaran perjalanan dinas. Dari sebelumnya yang bernilai lebih dari Rp400 miliar, setelah dilakukan efisiensi anggarannya menjadi sekitar Rp200 miliar lebih.
Ia menegaskan, penyesuaian tersebut dilakukan agar belanja pemerintah lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengendalian belanja dan pengaturan arus kas, pemerintah daerah berupaya menjaga agar kewajiban pelayanan publik dan program prioritas tetap dapat dilaksanakan.
“Sebagaimana yang disampaikan Bupati, untuk anggaran perjalanan dinas sebelumnya nilainya lebih dari Rp400 miliar, kemudian setelah dilakukan penyesuaian menjadi sekitar Rp200 miliar lebih,” tutupnya.
Melalui langkah percepatan realisasi, pengaturan arus kas, dan efisiensi belanja tersebut, Pemkab Kukar berupaya menjaga keseimbangan keuangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dan pelayanan pemerintahan tetap menjadi perhatian utama.(adv/diskominfokukar/don)
