NAWALAPOST.COM, TENGGARONG – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam tata kelola administrasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, saat memimpin rapat koordinasi lintas bidang yang digelar menyikapi isu pungutan administrasi yang sempat beredar di internal instansi tersebut.
Wiyono menegaskan bahwa seluruh proses administrasi di DPU Kukar, mulai dari pembuatan kontrak, pemeriksaan dokumen, hingga pencairan dana, dijalankan sepenuhnya sesuai aturan resmi. Ia memastikan tidak ada pungutan tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
“Kami tegaskan, tidak ada pungutan tambahan di luar aturan. Semua tahapan harus mengikuti prosedur resmi, dan ini adalah komitmen Kami untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di DPU Kukar,” kata Wiyono.
Sebagai tindak lanjut, DPU Kukar akan menerbitkan surat edaran resmi yang mengatur prosedur administrasi secara lebih jelas dan rinci, sehingga seluruh bidang memiliki pedoman yang sama.
Wiyono juga menekankan bahwa pihaknya memperkuat mekanisme pengawasan internal agar setiap tahapan berjalan sesuai standar yang berlaku.
“Langkah ini penting agar ada kepastian, menghindari potensi penyimpangan, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
“Dan, kritik dan saran yang masuk akan selalu kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan layanan,” jelasnya.
Selain memperkuat pengawasan, DPU Kukar juga tengah menyiapkan inovasi melalui penerapan sistem e-kontrak.
Sistem digital ini nantinya akan mempermudah proses pembuatan kontrak agar lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
“Ke depan semua proses akan berbasis sistem elektronik. Dengan e-kontrak, tata kelola administrasi bisa lebih modern, efisien, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai aturan,” tambah Wiyono.
DPU Kukar menyampaikan apresiasi atas masukan dari berbagai pihak, yang dinilai menjadi energi positif dalam memperbaiki kualitas layanan.
Wiyono menegaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan yang bersih, profesional, dan terpercaya demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kami ingin memastikan setiap pekerjaan, baik administrasi maupun teknis, benar-benar dijalankan secara profesional, serta kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama, dan kami akan menjaganya,” pungkasnya. (INR)
