NAWALPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan pada peningkatan efisiensi kegiatan nelayan sekaligus perluasan pemasaran hasil budidaya. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar mendorong pengembangan tempat pendaratan dan pelelangan ikan (TPI) yang terintegrasi serta penerapan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk mendukung kedua upaya tersebut.
Kepala Bidang Perizinan, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Pengendalian Sumber Daya Ikan (PSDI) DKP Kukar, Asli Husaini, menjelaskan bahwa pemusatan aktivitas nelayan dalam satu kawasan dapat memudahkan penyediaan berbagai kebutuhan operasional. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya mendukung proses pendaratan ikan, tetapi juga membantu nelayan mempersiapkan kebutuhan sebelum melaut.
Menurut Asli, keberadaan fasilitas yang memadai dapat mempermudah pemerintah dalam mengupayakan ketersediaan kebutuhan nelayan, terutama es batu dan bahan bakar minyak.
“Kalau aktivitas nelayan terpusat di satu lokasi, pemerintah akan lebih mudah mengupayakan penyediaan kebutuhan mereka, seperti es batu dan bahan bakar minyak,” ujar Asli, Minggu (18/10/2026).
Ia menjelaskan, kawasan TPI berpotensi dikembangkan menjadi pusat kegiatan perikanan yang menghubungkan proses persiapan melaut, pendaratan hasil tangkapan, hingga pemasaran. Salah satu fasilitas yang dapat dipertimbangkan untuk menunjang kebutuhan tersebut ialah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Dengan tersedianya fasilitas pendukung, nelayan diharapkan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pemusatan kegiatan pemasaran di kawasan yang sama juga berpotensi membuat distribusi hasil tangkapan berjalan lebih terarah dan efisien.
Selain menyasar kegiatan penangkapan ikan, DKP Kukar turut mendorong pembudidaya untuk meningkatkan standar produksi melalui sertifikasi CBIB. Asli menyebut penerapan standar ini penting, khususnya bagi pelaku usaha pembesaran ikan, karena mencakup pemilihan benih, pemberian pakan, pengelolaan sumber air, serta kebersihan lingkungan budidaya.
Ia menilai, pemenuhan standar budidaya dapat memberikan nilai tambah bagi produk perikanan. Sertifikat CBIB juga berpotensi memperbesar kesempatan pembudidaya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Asli menjelaskan, penilaian CBIB turut memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kolam. Pembudidaya perlu memastikan aktivitas di sekitarnya tidak mencemari air karena kualitas lingkungan berkaitan dengan mutu dan keamanan hasil budidaya.
Salah satu hal yang harus dihindari ialah penempatan kandang ternak di atas kolam yang memungkinkan kotoran langsung masuk ke air. Lokasi fasilitas sanitasi juga perlu diperhatikan, sementara sumber air yang digunakan harus memenuhi persyaratan agar tidak mengganggu proses produksi.
Asli menegaskan, sertifikasi CBIB bukan berarti menjadi satu-satunya jalan bagi pembudidaya untuk memasarkan hasil panen. Pembudidaya yang belum memiliki sertifikat tetap dapat menjual produknya, meskipun kesempatan memasuki pasar tertentu bisa lebih terbatas karena adanya persyaratan standar budidaya.
“Pembudidaya yang belum memiliki sertifikat tetap bisa menjual hasil produksinya. Namun, peluang pasarnya mungkin lebih terbatas dibandingkan mereka yang sudah memiliki sertifikat,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, sejumlah pembudidaya ikan di wilayah Loa Kulu telah memiliki sertifikat CBIB. Capaian tersebut dapat menjadi modal untuk mendorong penerapan praktik budidaya yang sesuai standar sekaligus meningkatkan peluang pemasaran produk perikanan lokal.
Melalui pengembangan fasilitas TPI dan penerapan sertifikasi CBIB, DKP Kukar mendorong penguatan sektor perikanan dari sisi kegiatan penangkapan maupun budidaya. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas nelayan, menjaga kualitas hasil produksi, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk perikanan Kukar. (Adv/diskominfokukar/Don)
