NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Tekanan terhadap pemerintah pusat terkait ketimpangan pembagian kekayaan sumber daya alam kembali menguat di Kalimantan Timur.
Fraksi Kaltim, koalisi 14 organisasi masyarakat dan pemuda, menilai pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan fiskal yang merugikan daerah penghasil.
Puncaknya, ancaman penghentian distribusi batu bara melalui Sungai Mahakam kembali digaungkan dalam aksi yang digelar di Samarinda, Senin (10/11/2025).
Dari atas mobil komando, pimpinan Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan bahwa Kaltim selama ini menanggung sebagian besar beban eksploitasi sumber daya, tetapi hanya menerima porsi kecil dalam bentuk Dana Bagi Hasil.
Ia menyebut ketimpangan itu bukan lagi sekadar perbedaan angka, melainkan bentuk sistemik pengabaian yang berlangsung selama bertahun-tahun.
“Kalau pusat hanya ingin mengambil tapi tidak memberi ruang bagi daerah untuk tumbuh, maka kami hentikan arus batu bara di Mahakam. Negara harus merasakan langsung bagaimana ketergantungannya terhadap Kaltim,” ujar Vendy lantang.
Ancaman itu bukan tanpa dasar. Sungai Mahakam adalah jalur logistik utama pengangkutan batu bara dari sejumlah konsesi tambang menuju pelabuhan ekspor. Penutupan arus sungai diyakini akan berimbas langsung pada rantai pasok energi nasional dan kegiatan industri turunan.
Fraksi Kaltim menilai pemerintah pusat tidak mengembalikan porsi pendapatan yang setara dengan kontribusi ekonomi Kaltim.
Data sektor pertambangan dan energi tahun 2024 menunjukkan nilai kontribusi mencapai ratusan triliun rupiah, namun fasilitas publik di wilayah penghasil justru masih berada dalam kondisi terbatas.
Jalan lintas tidak merata, bandara dan pelabuhan masih membutuhkan peningkatan, sementara daerah harus berhadapan dengan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan DBH.
“Seluruh kebijakan fiskal ini mengunci daerah dalam posisi bergantung. Kita menghasilkan, tetapi tidak diberdayakan. Ini bukan ketidaksengajaan. Ini skema struktural yang merugikan daerah penghasil,” kata Vendy.
Ia juga menggarisbawahi bahwa tekanan tersebut tidak didorong oleh kepentingan politik elektoral.
Fraksi Kaltim, ujarnya, muncul dari konsolidasi keresahan masyarakat adat, pemuda, dan berbagai elemen sipil yang merasa pembangunan daerah berlangsung tidak sebanding dengan kekayaan yang terus diekspor keluar.
“Rakyat Kaltim bukan meminta belas kasihan. Yang diminta adalah hak. Hak yang selama ini sengaja dibuat samar oleh kebijakan pusat,” ucapnya.
Fraksi Kaltim memberi waktu kepada Pemerintah Pusat, untuk memberikan respons konkret, dan tidak menutup kemungkinan aksi selanjutnya akan melibatkan penutupan jalur Sungai Mahakam sebagai bentuk tekanan langsung terhadap struktur distribusi energi nasional.
“Negara bergantung pada batu bara Kaltim. Maka pusat harus menghormati rakyat di mana kekayaan itu berasal,” tutup Vendy. (INR)
