NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperkuat konektivitas jalan antarwilayah dengan menargetkan seluruh ibu kota kecamatan dapat terhubung melalui akses jalan yang memadai. Upaya tersebut akan dilanjutkan secara bertahap, termasuk melalui rencana penanganan enam poros jalan strategis dengan usulan anggaran sekitar Rp1 triliun pada 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembangunan konektivitas antarwilayah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Saat ini, masih terdapat dua ibu kota kecamatan, yakni Marang Kayu dan Muara Wis, yang belum terhubung secara optimal. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk melalui pembangunan jembatan di kawasan Kota Bangun.
“Kalau berbicara mengenai konektivitas antarwilayah, konsep kami adalah menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan,” ujar Aulia, Sabtu (21/11/2026).
Untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis tersebut, Pemkab Kukar tengah mengajukan pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan memanfaatkan dana kurang salur. Salah satu rencana yang diusulkan ialah pembangunan jalan dari Marawis menuju Kota Bangun, sekaligus menuntaskan sejumlah ruas yang menjadi jalur penghubung antarkecamatan.
Ia mengakui, kebutuhan anggaran untuk mewujudkan seluruh jalan dalam kondisi mantap di Kukar masih cukup besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, diperlukan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Meski demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan, melainkan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun.
“Memang harus kami akui, untuk mewujudkan kondisi jalan mantap di Kutai Kartanegara masih dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini bukan angka yang sedikit. Namun, kami tidak berkecil hati dan akan terus melakukan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya,” jelasnya.
Selain membuka akses jalan baru, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan berupa kerusakan sejumlah ruas yang sebelumnya berada dalam kondisi baik. Karena itu, pemeliharaan jalan turut menjadi perhatian agar konektivitas yang sudah terbentuk tetap terjaga.
Lebih lanjut, memasuki 2027, Pemkab Kukar mengusulkan pembiayaan sekitar Rp1 triliun melalui SMI untuk menangani enam poros jalan prioritas. Ruas yang masuk dalam rencana tersebut meliputi Seblimbingan–Tuana Tuha, Kota Bangun–Muara Wis, serta akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat yang hingga kini belum memiliki jalan penghubung memadai.
“Pada 2027 ada beberapa ruas jalan yang akan menjadi perhatian. Jika pengajuan pembiayaan melalui SMI terealisasi, kami mengusulkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk penanganan enam poros jalan,” bebernya.
Selain tiga ruas tersebut, penanganan juga direncanakan pada Jalan M. Yusuf di wilayah Sebulu, ruas Salo Cella menuju Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, serta sejumlah jalan di Marang Kayu yang mencakup Santan Hulu dan Santan Ilir. Pemerintah daerah juga memasukkan penanganan titik longsor sebagai bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 10 titik longsor di wilayah Kukar yang membutuhkan penanganan segera. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak semakin mengganggu akses masyarakat maupun aktivitas transportasi antardaerah.
Terkait mekanisme pembiayaan melalui SMI, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang menyusun perencanaan proyek. Namun, seluruh usulan tersebut akan terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk memastikan kelayakannya sebelum pembiayaan dapat direalisasikan.
“Untuk SMI, perencanaan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, perencanaan yang kami susun akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak SMI. Apabila hasil verifikasi dinyatakan layak untuk dibiayai, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaan proyek tersebut,” tutupnya.
Ia menegaskan, pembiayaan tersebut diarahkan untuk menghasilkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan perencanaan yang telah disusun pemerintah. Dengan demikian, penanganan jalan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan antarwilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat.
Pemkab Kukar berharap, melalui penanganan bertahap dan dukungan pembiayaan tersebut, akses jalan menuju seluruh ibu kota kecamatan dapat semakin baik. Pemerataan konektivitas diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kukar.(Adv/diskominfokukar/don)













