NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah V menggandeng Pusat Studi Hukum Bisnis dan Persaingan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul), menggelar kuliah tamu di Samarinda, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menjadi sarana memperluas wawasan mahasiswa mengenai penerapan serta tantangan penegakan hukum persaingan usaha di tengah dinamika ekonomi nasional dan digital.
Kepala Kantor Wilayah V KPPU, F.Y. Andriyanto, menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan struktur ekonomi di masa lalu, seperti pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dan tingginya hambatan berusaha.
”Kondisi tersebut menuntut adanya landasan hukum yang menjamin kesempatan berusaha secara adil, sekaligus memberikan ruang persaingan yang setara bagi seluruh pelaku usaha,” ujar Andriyanto dalam pemaparannya.
Dalam kuliah tersebut, mahasiswa diajak membedah substansi aturan, mulai dari perjanjian dan kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, hingga pendekatan analisis perkara (per se illegal dan rule of reason).
Andriyanto menyoroti bahwa praktik persekongkolan tender masih menjadi salah satu jenis perkara yang paling sering ditangani KPPU. Praktik ini bisa terjadi antarpeserta tender maupun melibatkan penyelenggara dengan modus seperti penawaran pendamping (cover bidding), pengaturan penawaran, rotasi pemenang, hingga pembagian wilayah.
”Persekongkolan tender tidak hanya merusak proses persaingan yang seharusnya terbuka dan kompetitif, tetapi juga berpotensi membuat harga pengadaan menjadi lebih tinggi, kualitas barang dan jasa menurun, serta menghilangkan kesempatan penyedia lain untuk menang secara adil,” jelasnya.
Selain tender, ia turut mengulas bahaya praktik kartel sebagai bentuk koordinasi antarpesaing dalam mengendalikan harga maupun produksi. Ia mencontohkan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 terkait kartel ban kendaraan roda empat sebagai bukti nyata bagaimana kesepakatan harga merugikan konsumen dan menghambat efisiensi industri.
Seiring transformasi digital, tantangan pengawasan KPPU juga merambah perusahaan platform teknologi yang memiliki kekuatan pasar dominan. Andriyanto mengangkat Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 terkait kebijakan sistem pembayaran Google Play Billing yang diputus pada 21 Januari 2025 lalu.
Dalam perkara tersebut, Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dijatuhi denda administratif Rp202,5 miliar serta diperintahkan membuka program pembayaran alternatif (User Choice Billing) bagi pengembang aplikasi.
”Perkara ini menunjukkan bahwa pengawasan persaingan usaha juga mencakup perilaku perusahaan platform digital yang memiliki kekuatan pasar dan berpotensi membatasi pilihan maupun kesempatan pelaku usaha lainnya,” tegas Andriyanto.
Mahasiswa juga dibekali pemahaman mengenai tahapan penanganan perkara sesuai Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023—mulai dari penyelidikan awal hingga putusan sidang Majelis Komisi—serta pembaruan regulasi pasca-terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 44 Tahun 2021, termasuk mekanisme keberatan melalui Pengadilan Niaga.
”Proses penegakan hukum persaingan usaha dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan pembuktian serta kepastian hukum,” tambahnya.
Menutup kegiatan, Andriyanto berharap kolaborasi dengan Pusat Studi Hukum Bisnis dan Persaingan Usaha FH Unmul dapat terus memperkuat budaya persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga mampu mengenali berbagai praktik bisnis yang berpotensi menghambat persaingan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.













