NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada awal Desember 2026 untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias, mengatakan GPM masih dilaksanakan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak. Pada kegiatan memperingati Hari Pangan Sedunia yang berlangsung sebelumnya, Disketapang berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Disketapang menyediakan beras dari Perum Bulog, sementara dukungan sarana angkutan dan kebutuhan pelaksanaan lainnya dikoordinasikan bersama Disperindag. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan stok beras yang disiapkan untuk satu hari langsung habis terjual.
“Beras yang kami siapkan untuk satu hari habis terjual pada hari itu. Harganya juga lebih murah karena mendapat subsidi dari perusahaan daerah yang terlibat, sehingga masyarakat bisa membeli di bawah harga pasar,” ujar Ananias, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan GPM akan tetap disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Disketapang memilih mengutamakan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau daripada mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial maupun perlengkapan pendukung yang tidak terlalu mendesak.
Menurut Ananias, penggunaan videotron hingga hiburan berupa penampilan band atau artis bukan menjadi prioritas dalam pelaksanaan GPM. Anggaran yang tersedia perlu diarahkan pada tujuan utama kegiatan, yakni membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih ringan.
“Pesan Bupati, efisiensi anggaran jangan sampai mengurangi hasil dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, yang kami kurangi adalah hal-hal pendukung yang tidak terlalu diperlukan, bukan substansi kegiatannya,” jelasnya.
Untuk menjaga pemerataan pembelian, Disketapang juga menerapkan pembatasan jumlah komoditas tertentu. Pada penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), misalnya, pembelian umumnya dibatasi maksimal dua kemasan dalam satu transaksi. Jika setiap kemasan berisi lima kilogram, pembeli dapat memperoleh paling banyak 10 kilogram dalam satu transaksi.
Ananias mengakui masih ada masyarakat yang kembali mengantre setelah melakukan pembelian. Namun, petugas juga mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga masing-masing, selama pembelian tersebut benar-benar untuk konsumsi keluarga dan bukan untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan. Ketentuan pembatasan juga diterapkan pada penjualan LPG tiga kilogram, dengan pembeli diwajibkan membawa kartu tanda penduduk (KTP).
“Kami memahami setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ingin kami cegah adalah pembelian barang bersubsidi dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali,” tuturnya.
Secara berkala, GPM dilaksanakan hampir setiap dua bulan sekali, menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kebutuhan di lapangan. Disketapang juga berkoordinasi dengan Disperindag dalam mendukung operasi pasar, termasuk penyediaan beras SPHP sesuai permintaan dan kebutuhan kegiatan.
Meski demikian, pelaksanaan GPM belum menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kukar. Ananias menyebutkan, kegiatan masih dipusatkan di sejumlah wilayah dengan tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, seperti Tenggarong, Muara Jawa, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan. Perbedaan minat masyarakat terhadap jenis dan kualitas beras juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kegiatan.
Ia mengatakan, ketika beras Bulog dan beras lokal ditawarkan secara bersamaan, sebagian masyarakat tetap memilih beras lokal meskipun harganya lebih tinggi. Karena itu, Disketapang juga berupaya menyediakan pilihan beras lain, termasuk jenis mentik susu, sesuai kebutuhan dan selera konsumen.
Selain mempertimbangkan kebutuhan konsumen, penentuan lokasi GPM turut memperhatikan kondisi petani di wilayah sasaran. Disketapang tidak ingin penjualan bahan pangan murah justru menekan harga hasil panen petani, terutama ketika suatu daerah sedang memasuki masa panen.
Ananias mencontohkan wilayah Kertabuana yang tidak menjadi lokasi pelaksanaan GPM setelah dilakukan pengecekan dan diketahui petani setempat sedang memasuki masa panen. Menurutnya, masuknya beras murah pada waktu tersebut berpotensi membuat petani kesulitan bersaing dalam memasarkan hasil produksinya.
“Kami harus melihat kondisi setiap wilayah. Kalau petani sedang panen, kami perlu berhati-hati agar beras murah yang masuk tidak membuat harga hasil panen mereka jatuh,” ungkapnya.
Ia menegaskan, GPM tidak harus dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan karena kebutuhan setiap wilayah berbeda. Di kawasan yang sebagian besar masyarakatnya bukan petani, kegiatan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Sementara di sentra produksi yang sedang panen, waktu pelaksanaan perlu diperhitungkan agar kepentingan petani tetap terlindungi.
Melalui pengaturan lokasi, waktu, dan komoditas yang dijual, Disketapang Kukar berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Pemerintah daerah berharap masyarakat tetap memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang wajar, tanpa mengorbankan petani yang tengah memasarkan hasil panennya. (Adv/Diskominfo Kukar/Don)
