NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengoptimalkan kolaborasi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah pada 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan perbaikan sarana pendidikan tetap diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten. Namun, sebagian besar kebutuhan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah diarahkan melalui program pemerintah pusat.
“Di tengah efisiensi anggaran, kita mengedepankan kolaborasi berbagai sumber pendanaan. Ada bantuan dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi, kemudian ada juga kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten,” ujar Heriansyah, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan rehabilitasi yang menggunakan APBD tetap dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara kebutuhan lain diupayakan melalui program revitalisasi nasional yang mencakup jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Menurutnya, sekolah yang diusulkan untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat harus melewati tahapan seleksi cukup ketat. Tim yang ditunjuk pemerintah pusat akan turun langsung untuk memeriksa kondisi sekolah, termasuk kelengkapan administrasi dan legalitas lahan.
Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian ialah kejelasan status tanah tempat bangunan sekolah berdiri. Apabila sekolah belum memiliki sertifikat atau alas hak tanah yang jelas, bantuan pembangunan maupun revitalisasi belum dapat diberikan begitu saja.
“Seleksinya cukup ketat. Pemerintah pusat menunjuk tim untuk memeriksa langsung sekolah yang diusulkan. Selain kondisi fisik bangunan, kelengkapan administrasi juga diperiksa, termasuk sertifikat atau kejelasan alas hak tanah sekolah,” jelasnya.
Ia menyebut, Disdikbud Kukar kini berupaya mengurai persoalan legalitas lahan sekolah secara bertahap. Sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan didata dan diupayakan penyelesaian status lahannya agar dapat memenuhi persyaratan bantuan.
Selain administrasi lahan, kondisi fisik bangunan juga menjadi dasar penentuan kebutuhan dan prioritas bantuan. Untuk itu, Disdikbud melakukan validasi, sinkronisasi, serta rekonsiliasi data pendidikan agar informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Ia menerangkan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memuat tiga komponen utama, yakni sarana dan prasarana, pendidik, serta peserta didik. Khusus data sarana dan prasarana, pemerintah dapat mengetahui tingkat kerusakan bangunan sekolah hingga kebutuhan pembangunan ruang kelas baru (RKB).
“Data tersebut harus kita pastikan benar-benar jelas. Dari data sarana dan prasarana, pemerintah pusat bisa melihat kondisi sekolah, apakah mengalami kerusakan ringan, kerusakan berat, atau membutuhkan ruang kelas baru. Itu menjadi salah satu dasar penentuan kebutuhan bantuan,” paparnya.
Untuk memastikan kesesuaian data, proses verifikasi dan validasi (verval) juga dilakukan melalui pemeriksaan langsung. Pemerintah pusat menunjuk tim akademisi dari perguruan tinggi untuk menilai kondisi fisik bangunan sekaligus mencocokkan data administrasi yang telah disampaikan.
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan data dan usulan kebutuhan yang masuk dari sekolah-sekolah di 20 kecamatan di Kukar. Terutama sekolah yang mengajukan kebutuhan rehabilitasi maupun pembangunan dalam skala besar.
Ia menambahkan, sekolah yang mengalami kerusakan akibat kebakaran juga menjadi perhatian dalam pengusulan bantuan. Salah satunya sekolah yang mengalami kebakaran hingga menyebabkan tiga ruang kelas terbakar.
Sebagai langkah konkret, Disdikbud Kukar telah bergerak melakukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah tersebut sudah dimasukkan dalam usulan program revitalisasi dan menjadi salah satu prioritas penanganan.
“Kita bergerak cepat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan perwakilan pemerintah pusat serta BPN Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah yang mengalami kebakaran dengan tiga ruang kelas terbakar itu sudah masuk dalam usulan program revitalisasi dan menjadi salah satu prioritas,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan pembangunan, Heriansyah menjelaskan mekanisme program revitalisasi nasional dilakukan melalui kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun rehabilitasi sesuai ketentuan dan mekanisme program yang telah ditetapkan.
Melalui kolaborasi pendanaan, pembenahan legalitas lahan, serta pemutakhiran data sekolah, Disdikbud Kukar berharap kebutuhan perbaikan sarana pendidikan dapat tertangani secara bertahap meski anggaran daerah terbatas.(adv/diskominfokukar/don)
