NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan fasilitas waterboom yang dapat diakses gratis menggunakan KTP Kukar sudah bisa dinikmati masyarakat pada libur Lebaran 2027. Namun, realisasi program tersebut masih menunggu penyelesaian proses kontrak pekerjaan yang telah melalui tahapan lelang.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan anggaran untuk pengembangan fasilitas tersebut sebenarnya telah tersedia. Bahkan, proses lelang juga sudah dilaksanakan. Meski demikian, hingga saat ini pekerjaan belum memasuki tahap kontrak sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Seharusnya pada libur Lebaran 2027 masyarakat sudah bisa menikmati fasilitas tersebut. Anggarannya sudah tersedia dan proses lelang juga sudah dilaksanakan. Namun, sampai sekarang kontraknya belum dibuat,” ujar Rendi, Kamis (5/11/2026).
Rendi mengaku akan kembali berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui penyebab belum berjalannya proses kontrak. Sebab, fasilitas tersebut diharapkan segera dibenahi agar dapat difungsikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang perlu mendapatkan penanganan. Salah satunya kebocoran pada beberapa bagian waterboom yang meskipun terlihat kecil, ternyata menimbulkan dampak cukup besar terhadap kondisi fasilitas secara keseluruhan.
“Setelah dilakukan pengecekan kembali, ternyata terdapat kebocoran kecil yang dampaknya cukup besar. Kebocoran tersebut terjadi di sejumlah bagian sehingga perlu penanganan lebih lanjut,” jelasnya.
Terkait kebutuhan anggaran tambahan untuk revitalisasi, Rendi menyebutkan kemungkinan dukungan anggaran tetap perlu dipertimbangkan. Namun, pemerintah daerah akan terlebih dahulu memastikan pekerjaan yang sudah direncanakan dapat diselesaikan dan fasilitasnya benar-benar berfungsi sebelum membuka pekerjaan baru.
Ia mengungkapkan, anggaran sekitar Rp2,5 miliar saat ini merupakan bagian dari pekerjaan yang telah dilelang, tetapi belum memasuki tahap penandatanganan kontrak. Sementara itu, untuk memastikan operasional berjalan optimal, pengelolaan waterboom nantinya direncanakan berada di bawah satu perusahaan pengelola.
“Seharusnya ada anggaran untuk itu. Namun, kita juga harus melihat pekerjaan yang sekarang terlebih dahulu. Jangan sampai kita menambah pekerjaan baru sementara yang sudah direncanakan belum difungsikan,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan pekerjaan, Pemkab Kukar juga akan terus memantau perkembangan revitalisasi fasilitas tersebut. Rendi memastikan pengecekan kembali dapat dilakukan apabila ditemukan bukti maupun perkembangan di lapangan yang membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Menurutnya, pembenahan waterboom merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan kembali fasilitas publik yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ia berharap perbaikan tidak hanya terfokus pada satu lokasi, tetapi juga menyasar berbagai bangunan dan sarana milik pemerintah yang masih terbengkalai.
“Kami terus melakukan pemantauan. Harapan kami, tahun depan fasilitas tersebut sudah bisa difungsikan. Masih banyak bangunan dan fasilitas yang perlu kita benahi agar tidak terus terbengkalai,” pungkasnya.
Melalui percepatan penyelesaian kontrak, perbaikan kerusakan teknis, serta penataan sistem pengelolaan, Pemkab Kukar berharap waterboom dapat kembali beroperasi sesuai target. Dengan demikian, masyarakat bisa menikmati fasilitas rekreasi tersebut secara gratis menggunakan KTP Kukar pada libur Lebaran 2027.(Adv/diskominfokukar/Don)
