NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi persoalan yang perlu segera ditangani. Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, menilai kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kuota BBM, tetapi juga tata kelola distribusi yang dinilai belum berjalan optimal.
Menurut Syafruddin, persoalan BBM di Kaltim sudah tergolong kronis karena antrean masih terjadi di berbagai SPBU. Ia menilai, kesenjangan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi turut membuka celah penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu.
“Persoalan BBM di Kalimantan Timur ini sudah sangat kronis. Antrean panjang terjadi di berbagai SPBU dan masalahnya bukan semata-mata keterbatasan kuota, tetapi juga tata kelola distribusi BBM yang belum berjalan dengan baik,” ujar Syafruddin saat ditemui oleh awak media, Rabu (21/10/2026).
Ia mencontohkan, harga solar bersubsidi berada di kisaran Rp5.800 per liter, sedangkan solar untuk kebutuhan industri mencapai Rp23.000 hingga Rp24.000 per liter. Perbedaan harga yang cukup besar tersebut dinilai berpotensi mendorong penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk pengalihan pasokan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
Karena itu, Syafruddin menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota juga harus terlibat aktif dalam mencari solusi, termasuk mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme pengajuan kuota BBM, pemilik SPBU mengajukan permohonan yang disertai rekomendasi kepala daerah untuk diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Rekomendasi tersebut kemudian ditelaah sebagai bagian dari proses penetapan kuota.
“Pemerintah daerah harus ikut berperan mengurai antrean panjang dengan mengevaluasi kebijakan distribusi BBM bersubsidi di SPBU,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan yang membuat penjualan BBM bersubsidi hanya tersedia di SPBU tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan penumpukan kendaraan karena masyarakat terkonsentrasi pada lokasi yang menyediakan Pertalite maupun solar bersubsidi.
Ia mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan pemerataan penyaluran BBM bersubsidi dengan memberikan kesempatan kepada lebih banyak SPBU untuk melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, beban antrean di SPBU tertentu diharapkan dapat dikurangi.
Di sisi lain, ia menyebut telah beberapa kali menyampaikan keluhan masyarakat terkait kuota BBM melalui media sosial serta berdiskusi dengan Kepala BPH Migas. Upaya tersebut, lanjutnya, turut diikuti dengan penambahan kuota BBM untuk Kaltim.
Meski demikian, Syafruddin mengingatkan bahwa penambahan kuota saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan antrean. Pembenahan sistem distribusi, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan, serta evaluasi persebaran SPBU yang melayani BBM bersubsidi perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran energi lebih tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.(RR)
