NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Sejumlah kebijakan disiapkan, mulai dari mempertahankan belanja pegawai hingga mengefisienkan belanja operasional agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menjadi narasumber dalam kuliah umum Magister Administrasi Publik (MAP) di Gedung D12 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas.”
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar mengambil sejumlah langkah untuk menyikapi kondisi fiskal saat ini. Salah satunya dengan mempertahankan belanja pegawai, sembari melakukan efisiensi pada sektor belanja operasional serta mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang.
“Pertama, kami tidak mengurangi belanja pegawai sama sekali. Kedua, kami berupaya melakukan efisiensi pada sektor belanja operasi. Selain itu, kami juga berupaya mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang,” ujar Aulia usai pada awak media usai melakukan kuliah umum, Sabtu (10/10/2026).
Selain pengelolaan anggaran, ia menilai penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Menurutnya, berbagai program dan upaya yang telah dilakukan pemerintah perlu diketahui masyarakat agar kepercayaan terhadap pemerintah dapat terbangun.
Ia menyebut, konsep government branding atau citra pemerintah perlu menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam hal ini, media dan jurnalis dinilai memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai program pembangunan secara jelas kepada masyarakat.
“Kalau kita berbicara tentang government branding, pihak yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut adalah teman-teman jurnalis,” katanya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat atau trust menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan.
Menurutnya, jurnalis melalui berbagai platform media dapat membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penyampaian informasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan, berbagai langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab Kukar tetap diarahkan untuk menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Pemerintah daerah, lanjutnya, ingin memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan dan program yang menyentuh kebutuhan mereka.
“Menurut kami, berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini tetap diarahkan agar pelayanan publik tidak terganggu. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan mereka,” pungkasnya.(Adv/diskominfokukar/Don)
