NAWALAPOST.COM, SAMARINDA — Hubungan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan insan pers tengah diwarnai ketegangan.
Isu penghentian anggaran kerja sama media lokal oleh Pemprov Kaltim, mencuat ke permukaan dan memicu kekhawatiran di kalangan jurnalis.
Kebijakan ini diduga berkaitan dengan insiden viral yang terjadi sebelumnya, yakni tindakan penghadangan terhadap wartawan oleh ajudan pribadi (aspri) Gubernur Kaltim berinisial S.
Insiden tersebut, sempat menjadi sorotan publik secara nasional dan dinilai telah mencoreng prinsip kebebasan pers.
Informasi mengenai penghentian anggaran media mulai ramai diperbincangkan pada pekan ini.
Sejumlah media lokal mengonfirmasi bahwa kerja sama yang selama ini, menjadi bagian dari pendanaan operasional, terancam tidak dilanjutkan oleh pihak Pemprov.
Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, Herdiansyah, menyatakan keprihatinannya terhadap perkembangan situasi ini.
Menurutnya, mayoritas media lokal di Kalimantan Timur sangat bergantung pada kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
“Mayoritas media sangat bergantung pada kerja sama dengan Pemerintah, dan jika ini dihentikan, otomatis kinerja media di Kaltim akan sangat terpengaruh,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa media-media besar mungkin masih memiliki daya tahan secara finansial, namun tidak demikian dengan media lokal skala kecil hingga menengah yang sedang berkembang.
Media-media ini, kata dia, justru memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda di sektor digital dan teknologi informasi.
“Jika anggaran media dipangkas, ini sama saja Pemerintah secara tidak langsung meningkatkan angka pengangguran di Kaltim, khususnya di kalangan anak muda dan milenial,” tegas Herdiansyah.
Sebelumnya, media dinilai telah menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah, termasuk promosi proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Peran tersebut bahkan pernah mendapat pengakuan dari Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, yang menegaskan bahwa media merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi dan penyebarluasan kebijakan pemerintah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pemprov Kaltim terkait kejelasan kebijakan penghentian anggaran media.
Sejumlah jurnalis dan pelaku media berharap, Pemprov membuka ruang dialog terbuka untuk menyelesaikan persoalan ini secara proporsional.
Isu ini mencerminkan pentingnya menjaga kemitraan yang sehat antara Pemerintah dan Media, serta menempatkan kebebasan pers sebagai bagian dari sistem demokrasi yang harus dilindungi.
Media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial dan mitra strategis dalam pembangunan daerah.(Red)
