NAWALAPOST.COM, TENGGARONG – Proyek pembangunan Kantor Kecamatan Samboja Barat saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.
Lokasi pembangunan ditetapkan di Desa Tani Bakti, sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tersebut. Selasa(3/9/2024)
saat ditemui media ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Jamil, menjelaskan bahwa rencana pembangunan kantor kecamatan ini, telah diusulkan sejak tahun 2023, dan kini memasuki tahap pembangunan fisik.
“Tahap perencanaan sebelumnya melibatkan berbagai studi dan konsultasi, untuk memastikan proyek ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kantor kecamatan yang baru akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Samboja Barat, menggantikan fasilitas lama yang dianggap tidak memadai.
Lokasi yang dipilih di Desa Tani Bakti dinilai strategis dan mudah diakses oleh warga.
Dengan luas lahan mencapai 2,5 hektar, kompleks kantor ini akan dilengkapi berbagai fasilitas modern untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Salah satu fitur utama dari desain baru adalah Ruang Serbaguna dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Ruang Serbaguna akan digunakan, untuk berbagai kegiatan masyarakat, sementara PATEN akan memberikan layanan administratif yang lebih efisien dan ramah pengguna.
Muhammad Jamil menambahkan bahwa Dinas PU Kukar berkomitmen untuk memastikan proyek ini, berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi yang ditetapkan.
Anggaran sebesar Rp 22 miliar telah disetujui untuk mendukung semua aspek pembangunan, termasuk pembelian bahan material dan biaya tenaga kerja.
“Pembangunan ini, bukan hanya tentang gedung baru, tetapi juga tentang memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat nantinya,” ujarnya.
“Dan Kami berharap, warga Samboja Barat dapat menikmati pelayanan yang cepat, efisien, dan ramah,” kata Muhammad Jamil.
Dengan upaya ini, pemerintah berharap Kantor Kecamatan Samboja Barat yang baru dapat memenuhi semua kebutuhan administratif masyarakat secara lebih efektif dan efisien. (ADV/DPU_KUKAR/INR)
