Nawalapost.com, Balikpapan – Dalam menjalankan fungsi lembaga legislatif, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan bahwa setiap program pembangunan oleh pemerintah harus diawasi dengan melihat aspek kebermanfaatan program yang dirasakan masyarakat.
Dalam kegiatan Dialog Rakyat di Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan utara terkait pengawasan hasil pembangunan Utara, Abdulloh menyampaikan bahwa kesuksesan pembangunan tidak bisa diukur dari sakadar laporan.
“Implementasi dari setiap program pemerintah tentu harus dilakukan evaluasi. Pengukurannya tidak hanya bersifat dokumen, namun kita harus mendengar langsung terhadap penerima manfaat program,” jelasnya, Minggu (14/12/2025).
Kegiatan yang dipandu moderator Fauzi Adi Firmansyah itu dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok warga setempat yang berjalan dengan interaktif.
Dialog Rakyat ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap proses dan hasil pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim.
Melalui forum ini, Abdulloh menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mencatat berbagai persoalan yang dirasakan warga di lapangan.
“Kegiatan ini penting bagi kami sebagai media untuk menyerap aspirasi masyarakat, dimana ini merupakan dasar utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD,” kata Abdulloh.
Ia menjelaskan, Dialog Rakyat dilaksanakan oleh anggota DPRD Kaltim pada setiap akhir masa sidang sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah.
Konsep kegiatan ini mendekati sosialisasi peraturan daerah, namun difokuskan pada penilaian langsung atas dampak program pembangunan.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah isu, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur hingga persoalan kesejahteraan sosial.
Seluruh masukan itu, menurut Abdulloh, akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam pembahasan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
“Masukan-masukan warga ini akan kami tindaklanjuti, dengan keadaan fiskal kita hari ini, kita akan memetakan proporsi dan prioritas pembanguann,” imbuhnya.
Abdulloh menegaskan bahwa hasil dialog dan monitoring lapangan akan dituangkan dalam laporan resmi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD.
“Melalui dialog rakyat, kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” tutupnya.
Melalui forum tersebut, Abdulloh berharap pembangunan di Kalimantan Timur tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di tingkat paling bawah.(JER)
