NAWALAPOST.COM, BALIKPAPAN – Suasana hangat dan penuh antusiasme tampak di salah satu rumah warga di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Rabu malam (22/10/2025).
Di tempat sederhana namun penuh semangat itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Abdulloh, SE, ME, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan mengusung tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya.”
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, dan warga sekitar, yang tampak antusias mengikuti jalannya diskusi sejak awal hingga akhir.
Melalui forum ini, H. Abdulloh berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas, tentang dinamika demokrasi di daerah, terutama pasca pelaksanaan Pemilukada serentak 2024.
Dalam sambutannya, H. Abdulloh menjelaskan bahwa kegiatan PDD merupakan agenda resmi DPRD Provinsi Kaltim, yang dilaksanakan secara rutin di seluruh daerah pemilihan oleh setiap anggota dewan.
Program ini, menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif untuk memberikan pendidikan politik, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sehat.
“Kegiatan ini Kami laksanakan, bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai sarana berbagi pengetahuan dan mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat,” ucapnya.
“Melalui kegiatan ini, warga dapat memahami bagaimana demokrasi dijalankan, apa makna Pemilukada langsung, dan apa tantangannya di masa sekarang,” ujar H. Abdulloh, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim.
Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang benar, agar tidak mudah terpengaruh oleh politik uang maupun isu-isu yang memecah belah.
Demokrasi yang kuat, kata dia, harus tumbuh dari kesadaran rakyat yang memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih.
Kegiatan PDD kali ini menghadirkan dua narasumber utama, Fauzi Adi Firmansyah dan Irwan Ipansyah, yang masing-masing membawakan materi “Perubahan Fundamental dalam Pemilihan Kepala Daerah” dan “Jumlah Pilkada Langsung yang Telah Dilaksanakan.”
Fauzi menjelaskan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perubahan besar: dari sebelumnya dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat.
Perubahan ini, katanya, merupakan bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menegaskan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis.
Sementara itu, Irwan memaparkan bahwa meski sistem pemilukada langsung telah berjalan lebih dari 15 tahun, masih banyak tantangan yang perlu dibenahi, mulai dari tingginya biaya politik, rendahnya partisipasi pemilih, hingga persoalan akurasi data pemilih.
Ia menegaskan, masyarakat perlu mendapat pendidikan politik yang berkelanjutan, agar demokrasi tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog terbuka, dan warga yang hadir aktif mengajukan pertanyaan seputar pelaksanaan pemilukada, transparansi anggaran kampanye, serta cara mencegah praktik politik uang.
Diskusi berlangsung hidup dan komunikatif, dan sejumlah warga menyampaikan rasa terima kasih kepada H. Abdulloh, karena kegiatan seperti ini dianggap menambah wawasan dan mempererat hubungan antara dewan dan masyarakat.
“Biasanya Kami hanya mendengar soal politik dari televisi, tapi malam ini Kami bisa berdiskusi langsung dan mendapat penjelasan yang mudah dipahami,” ujar salah satu warga Batu Ampar.
Di akhir kegiatan, H. Abdulloh menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga dan narasumber yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
Ia menegaskan, penguatan demokrasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah atau lembaga legislatif, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dari masyarakat yang cerdas dan sadar akan hak politiknya,” ujar H. Abdulloh.
“Melalui kegiatan PDD ini, Saya berharap warga Kaltim, khususnya Balikpapan, semakin memahami pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilukada,” katanya.
“Mari Kita jadikan demokrasi bukan sekadar ajang memilih, tetapi juga ruang membangun masa depan daerah yang lebih baik,” pungkasnya.
Kegiatan pun ditutup dengan ramah tamah sederhana dan foto bersama warga yang hadir, diiringi semangat kebersamaan untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. (INR)
