Nawalapost.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) H. Abdulloh, S.Sos., M.E. telah menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 bertempat di Gedung Pertemuan Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Minggu (25/5/2025).
Kegiatan ini, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan RT setempat.
Agenda ini, menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan konstituennya dalam membahas arah dan prioritas kebijakan publik, yang sedang dan akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam Penyampaiannya, H. Abdulloh menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan implementasi kebijakan publik.
Menurutnya, kebijakan publik merupakan landasan utama, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.
“Sebagai wakil rakyat, tugas Kami bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami arah kebijakan dan turut mengawalnya,” katanya.
“Masyarakat yang paham kebijakan akan menjadi mitra aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Abdulloh.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah, untuk menyikapi persoalan publik secara sistematis.
Proses kebijakan ini, tidak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sipil, LSM, hingga media.
Disampaikan pula, kebijakan publik memiliki cakupan luas mulai dari tingkat nasional hingga lokal.
Beberapa contoh kebijakan strategis di tingkat nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Di Kaltim, beberapa program prioritas seperti pendidikan gratis, penguatan layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama.
“Masyarakat harus mengetahui bahwa ada mekanisme dalam menentukan prioritas pembangunan, dan mereka memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya,” tegas politisi senior yang juga menjabat sebagaiWakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim.
H. Abdulloh juga menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan informasi dan dialog yang sehat, antara wakil rakyat dan masyarakat.
Dengan kegiatan seperti ini, ia berharap masyarakat semakin kritis dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, dan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional Kami sebagai anggota DPRD, dalam menyerap aspirasi dan menjembatani kebutuhan rakyat dengan program pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut, ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang hangat antara warga dan narasumber.
Warga menyampaikan sejumlah masukan terkait persoalan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan kapasitas pemuda.
Seluruh masukan tersebut diterima langsung oleh H. Abdulloh untuk dibawa dalam pembahasan tingkat DPRD.
Dengan kegiatan ini, DPRD Kalimantan Timur melalui H. Abdulloh terus membuktikan komitmennya dalam memperkuat demokrasi substansial, bukan hanya prosedural, demi mewujudkan pembangunan Kaltim yang lebih inklusif dan sejahtera.(INR)
