NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) menerapkan mekanisme khusus dalam melayani permohonan data penerima bantuan sosial dari organisasi perangkat daerah (OPD). Prosedur tersebut mencakup pengajuan surat resmi, berita acara penyerahan, hingga laporan penggunaan data untuk memastikan pemanfaatannya sesuai tujuan.
Sekretaris Dinsos Kukar, Muhammad Japar, menjelaskan bahwa OPD yang membutuhkan data by name by address (BNBA) harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum data diberikan. Untuk permohonan tertentu, diperlukan persetujuan sesuai kewenangan kepala daerah.
“Permintaan data tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme yang harus dipenuhi, termasuk surat permohonan resmi,” ujar Japar, Jum’at (13/11/2026).
Ia menyebutkan, setelah permohonan diterima dan diproses sesuai ketentuan, data dapat diserahkan dalam format Excel atau PDF. Format yang diberikan menyesuaikan kebutuhan pemohon serta persetujuan yang telah diperoleh.
Penyerahan data juga disertai berita acara yang memuat ketentuan penggunaan. Dengan demikian, instansi penerima wajib menggunakan data sesuai tujuan permohonan dan tidak menyalahgunakannya. Selain itu, OPD yang menerima data harus menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Instansi yang menerima data juga diwajibkan menyusun laporan penggunaan data,” pungkasnya.
Ia menerangkan, laporan tersebut memuat pendahuluan, maksud dan tujuan, sasaran penggunaan data DTSEN atau BNBA, serta hasil pelaksanaannya. Setelah laporan disampaikan, Dinsos Kukar meneruskannya kepada Kementerian Sosial sesuai mekanisme pelaporan yang berlaku.
Melalui data BNBA, OPD juga dapat melihat informasi penerima bantuan berdasarkan wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan. Namun, akses dan pemanfaatan data tetap harus mengikuti tujuan permohonan, kewenangan yang diberikan, serta ketentuan perlindungan data yang berlaku.(Adv/Diskominfokukar/Don)
