NAWALAPOST.COM, TENGGARONG – Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (PU Kukar) terus mengakselerasi peran strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.
Sejumlah program disiapkan dan dipaparkan dalam forum verifikasi dan konfirmasi usulan target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, yang berlangsung pada Selasa (20/5/2025) di Kompleks Kantor Bupati Kukar.
Kepala Bidang Bina Konstruksi DPU Kukar, Sofyar Ardani, melalui Yulius Rahman selaku Pembina Jasa Konstruksi, menjelaskan bahwa program kerja bidangnya tahun 2025 akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi, serta penguatan pengawasan mutu pelaksanaan pembangunan.
“Program utama Kami meliputi pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi ahli dan terampil, serta fasilitasi sistem informasi konstruksi daerah,” ucapnya di sela kegiatan tersebut.
“Semua itu mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur yang sesuai standar dan berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kelembagaan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap kinerja pelaksana proyek, turut menjadi bagian dari indikator kinerja yang diusulkan ke dalam LPPD 2025.
Bidang Bina Konstruksi menargetkan peningkatan akreditasi penyedia jasa, penyusunan database penyedia dan tenaga ahli, serta optimalisasi sistem manajemen mutu konstruksi.
“Kami juga mengusulkan penyusunan roadmap pembinaan konstruksi daerah yang terintegrasi dengan rencana strategis PU Kukar,” kata Yulius Rahman.
“Ini untuk menjamin keberlanjutan mutu dan efisiensi pelaksanaan infrastruktur,” tambahnya.
Dalam forum verifikasi tersebut, Yulius Rahman menekankan bahwa, setiap indikator kinerja disusun berdasarkan hasil evaluasi program tahun sebelumnya, serta memperhatikan kebutuhan teknis di lapangan.
Ia menyatakan bahwa Bidang Bina Konstruksi berkomitmen menjaga akuntabilitas, dan ketepatan data yang disampaikan dalam penyusunan LPPD.
“Kami ingin setiap target kinerja benar-benar mencerminkan output kerja yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena LPPD menjadi alat evaluasi akuntabilitas publik,” jelasnya.
Kegiatan verifikasi IKK LPPD 2025 yang digelar Bagian Tata Pemerintahan Setda Kukar ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan, dari tanggal 19 hingga 26 Mei 2025, dan diikuti seluruh OPD, termasuk DPU Kukar. (Adv-DPU Kukar/INR)
