NAWALAPOST.COM, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur memicu kritik dari kalangan mahasiswa.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan, sekaligus memunculkan pertanyaan soal prioritas pembangunan daerah.
Sorotan ini muncul di tengah belum meredanya polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya juga menuai perhatian publik.
Dua kebijakan tersebut, dinilai memperlihatkan kecenderungan belanja daerah yang lebih berorientasi pada fasilitas pejabat dibanding kebutuhan mendasar masyarakat.
Presiden Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Himawan Aditya, menilai alokasi anggaran besar untuk renovasi rumah jabatan mencerminkan ketidaksensitifan Pemerintah, terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.
“Di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi secara merata, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah prioritas pemerintah daerah,” kata Himawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan publik seharusnya berangkat dari kepentingan masyarakat luas, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan.
Namun, keputusan untuk mendahulukan pembenahan fasilitas pejabat dinilai justru memperkuat kesan adanya jarak antara Pemerintah dan rakyat.
Menurut Himawan, masih banyak persoalan mendasar di Kaltim, yang membutuhkan perhatian serius.
Di antaranya ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, serta kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah yang dinilai belum layak.
Ia menilai, selama persoalan-persoalan tersebut belum tertangani secara optimal, alokasi anggaran dalam jumlah besar untuk kebutuhan non-prioritas berpotensi memicu ketidakpuasan publik.
“Kebijakan seperti ini berisiko melukai rasa keadilan masyarakat. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, justru fasilitas elite yang didahulukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Himawan mengingatkan pentingnya pemerintah menjaga konsistensi antara narasi efisiensi anggaran dengan implementasi di lapangan.
Ia menilai, tanpa keselarasan tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tergerus.
“Jika Pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar masyarakat, bukan memperindah fasilitas pejabat,” pungkasnya. (INR/NZR)
