Sumber Berita yang Akurat & Tepat
banner 728x90

banner 728x90

banner 728x90

banner 728x90

Disdukcapil Kukar Buka Standar Layanan dan Jamin Kerahasiaan Pengaduan Masyarakat

NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat transparansi pelayanan administrasi kependudukan dengan membuka akses informasi standar pelayanan melalui situs web resmi. Masyarakat dapat mengetahui jenis layanan, waktu penyelesaian, hingga biaya pengurusan dokumen yang seluruhnya ditetapkan gratis.

Keterbukaan informasi tersebut juga disertai mekanisme pengaduan bagi warga yang menemukan pelayanan tidak sesuai ketentuan atau mengalami kendala dalam pengurusan dokumen. Disdukcapil menyediakan nomor pengaduan agar laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, menjelaskan bahwa informasi standar pelayanan telah tersedia pada menu khusus di situs web instansinya. Melalui kanal tersebut, warga dapat memastikan prosedur dan durasi penyelesaian setiap dokumen, termasuk pengurusan KTP elektronik.

“Seluruh standar pelayanan kami sudah bisa diakses melalui situs web resmi Disdukcapil. Di sana tersedia menu Standar Pelayanan yang menjelaskan jenis layanan, waktu penyelesaian, hingga tarifnya. Seluruh pelayanan tersebut bertarif Rp0 atau gratis,” ujar Iryanto, Rabu (18/11/2026).

Ia menegaskan, masyarakat yang merasa pelayanan melewati batas waktu atau tidak sesuai standar dapat menyampaikan laporan melalui nomor pengaduan yang tersedia. Identitas pelapor juga dijamin kerahasiaannya sehingga warga tidak perlu khawatir ketika menyampaikan keluhan.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Informasi dari masyarakat dapat membantu Disdukcapil mengidentifikasi lokasi kejadian, modus penyimpangan, sekaligus menentukan langkah penanganan dan perbaikan pelayanan.

Ia menyebutkan, praktik penyimpangan dari internal Disdukcapil saat ini hampir tidak ditemukan lagi, sedangkan praktik percaloan dari pihak luar juga telah jauh berkurang. Meski demikian, masyarakat masih perlu waspada terhadap penawaran jasa pembuatan dokumen kependudukan yang kerap muncul di media sosial.

Padahal, warga yang tinggal di desa dapat mengurus dokumen secara langsung melalui kantor desa. Dalam kondisi normal pada hari kerja, proses pelayanan Disdukcapil Kukar memiliki standar penyelesaian sekitar dua jam, dengan dokumen yang dapat diterima dalam bentuk cetak maupun PDF.

“Dalam kondisi normal pada hari kerja, standar penyelesaian layanan kami sekitar dua jam. Dokumen bisa langsung diterima masyarakat, baik dalam bentuk cetakan maupun PDF. Jadi, untuk apa menggunakan calo jika pelayanan resmi sudah mudah diakses?” tegasnya.

Di sisi lain, Disdukcapil Kukar juga menerapkan penegakan disiplin terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran. Iryanto mengungkapkan, terdapat tiga operator yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada 2022 setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Ia menjelaskan, pemberian sanksi tidak dilakukan secara sepihak. Disdukcapil terlebih dahulu melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, serta melibatkan Majelis Kode Etik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan menyampaikan hak jawab sebelum keputusan dijatuhkan.

Menurutnya, sanksi dapat diberikan secara tegas apabila ditemukan manipulasi data kependudukan atau perubahan data tanpa prosedur yang berlaku. Sikap kooperatif maupun upaya mengelak dari pihak yang diperiksa juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penanganan pelanggaran.

“Ada tiga operator yang sudah kami berhentikan dengan tidak hormat. Namun, proses pemberhentiannya harus melalui pembuktian terlebih dahulu. Kami tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan sanksi,” imbuhnya.

Ia berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh petugas agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Ia menilai pemberantasan percaloan tidak cukup hanya dilakukan dengan menindak pihak yang menawarkan jasa, tetapi harus dibarengi pembenahan sistem dan kemudahan akses pelayanan.

Karena itu, perluasan layanan hingga tingkat desa menjadi salah satu kunci untuk mengurangi peluang praktik percaloan. Ketika masyarakat dapat mengurus dokumen secara resmi, gratis, dan dekat dari tempat tinggal, ketergantungan terhadap jasa pihak ketiga diharapkan semakin hilang.(adv/diskominfokukar/don)

banner 728x90