NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk mempercepat proses perwalian anak terlantar. Langkah ini dilakukan menyusul masih adanya sekitar 1.200 anak di Kukar yang berdasarkan data statistik belum mendapatkan kepastian status perwalian, sehingga berpotensi mengalami kendala dalam mengakses berbagai pelayanan dasar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari payung kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah bersama kejaksaan akan membantu proses pengurusan perwalian agar anak-anak yang belum memiliki wali mendapatkan kepastian hukum dan administrasi kependudukan.
“Tadi kami melakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kejaksaan Negeri Kukar. Payung kerja samanya merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, khususnya terkait perwalian anak,” ujar Aulia, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan perwalian bukan sekadar menyangkut penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak administrasi kependudukan. Anak-anak yang belum memiliki kejelasan wali berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses berbagai program pelayanan pemerintah.
Dampaknya dapat dirasakan dalam sektor pendidikan maupun kesehatan. Tanpa kejelasan administrasi kependudukan, anak-anak tersebut berisiko tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan gratis maupun layanan BPJS Kesehatan sebagaimana hak yang seharusnya mereka peroleh.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan memproses dokumen anak-anak dengan pendampingan kejaksaan. Selanjutnya, proses penetapan perwalian akan dibawa ke pengadilan agama agar mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Setelah proses perwalian dinyatakan sah, anak-anak tersebut akan mendapatkan NIK yang disesuaikan dengan wali yang mengambil tanggung jawab perwalian mereka,” jelasnya.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat memberikan kepastian status administrasi kependudukan bagi anak-anak yang selama ini belum memiliki kejelasan perwalian. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh hak pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan maupun layanan publik lainnya tanpa terkendala persoalan administrasi.
Meski berdasarkan data statistik terdapat sekitar 1.200 anak yang belum mendapatkan perwalian, ia menegaskan angka tersebut belum sepenuhnya menjadi data final. Pemerintah daerah masih perlu melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk mengetahui apakah seluruh anak dalam data tersebut memang belum memiliki wali.
Untuk memastikan keakuratan data, Pemkab Kukar akan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam proses verifikasi. Keterlibatan RT dinilai penting karena aparat di tingkat lingkungan memiliki akses untuk membantu mengidentifikasi kondisi keluarga dan keberadaan anak-anak yang masuk dalam pendataan tersebut.
“Memang berdasarkan data statistik, jumlahnya sekitar 1.200 anak. Namun, angka tersebut masih perlu diverifikasi secara faktual di lapangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, proses verifikasi juga akan memastikan apakah anak-anak tersebut benar-benar belum memiliki wali atau belum mempunyai orang tua maupun pihak yang dapat menjadi dasar pengurusan Nomor Induk Kependudukan.
Melalui sinergi pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan agama dan perangkat lingkungan, Pemkab Kukar berharap proses perwalian dapat berjalan sesuai ketentuan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan hak anak agar tidak kehilangan akses terhadap pelayanan dasar hanya karena belum memiliki kejelasan status administrasi kependudukan.(Adv/diskominfokukar/don)













