NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Penurunan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan program pembangunan. Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menekankan pentingnya rasionalisasi belanja serta penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal.
Ia menjelaskan, program Kukar Idaman Terbaik disusun berdasarkan asumsi kemampuan APBD selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian visi dan misi. Saat itu, APBD Kukar pada 2023 berada di kisaran Rp11 triliun, meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2024, kemudian berada di angka Rp12,5 triliun pada 2025. Namun, kondisi fiskal mengalami perubahan setelah dirinya mulai menjabat.
“Program Kukar Idaman Terbaik kita susun berdasarkan asumsi APBD selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian visi dan misi. Namun, setelah menjabat, ternyata terjadi penurunan APBD,” ujar Aulia, Senin (16/11/2026).
Ia menyebutkan, APBD Kukar pada 2026 berada di kisaran Rp7,9 triliun. Sementara itu, kemampuan anggaran pada 2027 diperkirakan kembali turun menjadi sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun. Penurunan tersebut tentu berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat komponen fixed cost atau biaya tetap dan dynamic cost atau biaya yang dapat disesuaikan. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen biaya tetap yang harus dipenuhi pemerintah daerah, sedangkan biaya operasional seperti listrik, air, perjalanan dinas, serta kebutuhan makan dan minum masuk dalam komponen yang dapat dirasionalisasi.
Ia mengungkapkan, belanja pegawai Pemkab Kukar mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18.000 ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, belanja operasional yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,1 triliun kini berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar.
“Saya sangat mengapresiasi teman-teman perangkat daerah yang dipimpin Pak Sekda karena kita mampu merasionalkan belanja operasional tersebut. Jika pada 2023, 2024, dan 2025 kisaran belanja operasional mencapai Rp1,1 triliun, pada 2026 nantinya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan, belanja pegawai dan operasional merupakan kebutuhan minimum fiskal yang harus dipenuhi agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, pemerintah daerah baru dapat mengoptimalkan anggaran untuk berbagai kepentingan pembangunan lainnya.
Ia mengakui, kondisi tersebut berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika kemampuan keuangan daerah masih relatif besar. Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak menghadapi tantangan dalam merealisasikan anggaran, kini tantangan yang dihadapi adalah mencari sumber pendapatan sebanyak-banyaknya sekaligus mengoptimalkan belanja daerah.
“Dulu kita tidak terlalu memikirkan perhitungan kebutuhan minimum fiskal karena uang kita melimpah. Bahkan, seperti yang sering disampaikan teman-teman, persoalannya bukan mencari uang, tetapi justru bagaimana menghabiskannya. Sekarang kondisinya berbeda,” ungkapnya.
Di tengah perubahan kemampuan fiskal tersebut, Aulia juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu langkah yang diterapkan yakni manajemen talenta ASN dengan mengedepankan prinsip *the right man on the right place*, yaitu menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kapasitasnya.
Ia mengatakan, penerapan manajemen talenta telah mulai diimplementasikan di lingkungan Pemkab Kukar dengan pengawalan Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong penempatan ASN secara lebih tepat sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.
“Untuk mewujudkannya, manajemen talenta benar-benar kita implementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Sekda sudah mengawal pelaksanaannya dan menurut hemat kami, sejauh ini sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap penerapan manajemen talenta dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi pemerintahan. Dengan dukungan aparatur yang kompeten serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien, Pemkab Kukar diharapkan tetap mampu menjalankan program Kukar Idaman Terbaik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.(adv/diskominfokukar/don)













