NAWALAPOST.COM, KUTAI KARTANEGARA – Pencegahan perundungan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi salah satu perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di tengah keterbatasan anggaran daerah, DP3A Kukar berupaya memperkuat penanganan kasus melalui kolaborasi lintas instansi serta rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) di sekolah.
Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah, mengatakan keterbatasan kondisi keuangan tidak menghentikan pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak. Pihaknya tetap berupaya menjalankan tugas dengan melibatkan berbagai pihak agar pelayanan dan penanganan kasus dapat terus berjalan.
“Meski dengan segala keterbatasan, kami tetap menjalankan tugas dan berkolaborasi. Kondisi keuangan memang seperti ini, tetapi pemberdayaan perempuan dan anak tetap menjadi tanggung jawab yang harus kami laksanakan,” ucap Syafliansyah, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, DP3A Kukar telah melaksanakan pelatihan terkait penanganan kasus sekaligus melakukan penjangkauan terhadap persoalan yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah Kukar. Proses tersebut dilakukan dengan mengutamakan keamanan serta perlindungan korban, sehingga penanganannya tidak selalu dapat dilakukan secara terbuka.
“Kami sudah melaksanakan pelatihan penanganan kasus dan sekarang juga melakukan penjangkauan terhadap kasus-kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pekerjaan ini memang lebih banyak dilakukan secara tertutup karena korban harus dilindungi,” jelasnya.
Syafliansyah menambahkan, persoalan yang melibatkan anak membutuhkan perhatian khusus, termasuk kasus perundungan atau bullying yang masih menjadi salah satu tantangan di lingkungan pendidikan. Karena itu, penanganan tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi juga perlu diperkuat dengan langkah pencegahan yang menjangkau langsung lingkungan tempat anak beraktivitas.
Sebagai upaya memperluas jangkauan tersebut, DP3A Kukar mulai menyiapkan pendekatan jemput bola melalui pembentukan satuan tugas. Keberadaan Satgas nantinya diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan yang berpotensi merugikan anak, terutama di sekolah.
“Selain sosialisasi, dengan kondisi sekarang kita juga melakukan jemput bola. Kita membuat satuan-satuan tugas. Ke depan, persiapannya adalah Satgas yang akan kita tindak lanjuti ke sekolah-sekolah,” katanya.
Rencana pembentukan Satgas tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Kukar. Melalui kerja sama itu, DP3A berharap sekolah dapat turut berperan aktif dalam mencegah perundungan maupun berbagai persoalan lain yang mengancam keamanan dan kenyamanan anak selama mengikuti kegiatan pendidikan.
“Kita tahu banyak peristiwa yang terjadi di sekolah. Jadi, mungkin kita bentuk Satgas dari sekolah-sekolah. Ini akan kita koordinasikan nanti dengan Dinas Pendidikan, supaya minimal dapat meminimalisir kasus-kasus yang ada,” tandasnya.(Adv/Diskominfokukar/Don)
