NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Timur (Kaltim), telah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap organisasi.
Langkah tersebut, ditandai dengan digelarnya rapat kerja pengurus, sebagai upaya menghidupkan kembali peran lembaga setelah sempat tidak aktif dalam beberapa waktu terakhir.
Rapat kerja itu difokuskan pada penataan ulang struktur organisasi, termasuk perombakan pengurus inti dan sejumlah bidang.
Hal ini dilakukan menyusul banyaknya pengurus lama, yang tidak lagi aktif menjalankan tugasnya.
Sekretaris DPW APRI Kaltim, Testia Sendi Radi Tio, mengatakan pembenahan internal menjadi langkah awal, untuk memastikan organisasi dapat kembali berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi penambang rakyat di daerah.
“Rapat ini merupakan upaya Kami melakukan penataan ulang internal, agar DPW APRI Kaltim bisa segera bergerak menjalankan fungsinya setelah sekian lama tidak ada pergerakan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Minggu (3/5/2026) malam.
Dia menjelaskan, perombakan dilakukan pada posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta bidang-bidang lainnya.
Tujuannya untuk membentuk tim yang lebih solid, aktif, dan mampu bekerja secara terukur.
Selain restrukturisasi, rapat kerja juga menghasilkan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan dalam waktu dekat.
Salah satunya adalah rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
FGD tersebut akan menghadirkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi.
“FGD ini sekaligus akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru, yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, APRI Kaltim juga akan melakukan sinkronisasi program dengan pengurus di Tingkat Kabupaten/Kota (DPC), guna memperkuat koordinasi dan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Tak hanya itu, organisasi juga berencana menggandeng tokoh-tokoh strategis sebagai Dewan Pembina, termasuk dari kalangan legislatif seperti anggota DPR RI Komisi XII.
Langkah ini dinilai penting, untuk memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan penambang rakyat.
Di sisi lain, APRI Kaltim menaruh perhatian pada peningkatan kinerja organisasi dalam menangani isu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Selain itu, penguatan sektor usaha melalui koperasi juga menjadi fokus agar organisasi memiliki kemandirian finansial.
“Ini menjadi bagian dari komitmen Kami, untuk membangun organisasi yang lebih kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat luas,” pungkasnya. (INR/NZR)
