NAWALAPOST.COM, SAMARINDA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan otokritik kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul tuntutan publik yang mencuat dalam aksi demonstrasi 21 April 2026.
Agus mengatakan, kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik sebagai partai koalisi pengusung dalam Pemilihan Gubernur Kaltim 2024.
Menurut dia, penyampaian otokritik dilakukan untuk menjaga kualitas pemerintahan tetap berjalan efektif.
“Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Karena itu, kami perlu menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” kata Agus di Samarinda, Rabu malam, 22 April 2026.
Ia menilai, kondisi politik yang tidak kondusif dapat mengganggu kinerja Pemerintahan Daerah.
Agus menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja, antara eksekutif dan legislatif agar tetap seimbang.
“Kita ingin bekerja maksimal untuk Kaltim. Kalau suasana tidak sejuk, tentu akan mengganggu jalannya Pemerintahan,” ujarnya.
Agus menyebutkan, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra.
Pertama, tuntutan publik agar pemerintah menghentikan praktik yang dinilai mengarah pada nepotisme.
Ia mengatakan, isu dinasti politik menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi demonstrasi.
Menurut Agus, persepsi publik terhadap nepotisme perlu direspons secara serius, karena berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
Kedua, ia menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian.
Polemik anggaran pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar menjadi contoh yang memicu kritik publik.
“Kasus itu sudah cukup menjadi pelajaran agar pemerintah melakukan introspeksi,” kata Agus.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran.
Beberapa rencana pengeluaran, termasuk pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, telah direvisi.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran dan melakukan revisi terhadap pos-pos yang dinilai tidak prioritas,” ujarnya.
Ketiga, Agus menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur serta distribusi jabatan strategis, yang dinilai belum sepenuhnya memberi ruang bagi sumber daya manusia lokal.
Ia menilai, dominasi figur dari luar daerah dapat memicu kekecewaan di kalangan masyarakat.
“Memang itu hak gubernur, tetapi pemerintah juga harus peka terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Agus juga menanggapi isu yang berkembang di DPRD Kaltim terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD, Hasanuddin Mas’ud.
Ia mengakui adanya wacana tersebut, namun menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tidak dalam posisi untuk mencampuri.
“Memang ada suara-suara seperti itu, tetapi kami tidak bisa ikut campur,” kata dia.
Ia menjelaskan, hubungan keluarga antara Hasanuddin Mas’ud dan Gubernur Rudy Mas’ud, menjadi salah satu faktor yang memunculkan persepsi publik, mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Polemik tersebut, kata Agus, semakin menguat setelah munculnya anggaran belanja besar dalam APBD yang menuai sorotan.
Sejumlah anggota DPRD disebut tidak mengetahui secara rinci, proses masuknya anggaran tersebut.
Meski rencana pembelian mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, Agus menilai pemerintah tetap perlu melakukan perbaikan dalam tata kelola anggaran dan komunikasi publik.
“Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutup Agus. (INR/NZR)
