NAWALAPOST.COM, SAMARINDA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam berbagai aliansi di Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim, dengan tuntutan utama mendesak gubernur untuk lengser dari jabatannya.
Koordinator aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan persiapan demonstrasi telah dilakukan sejak beberapa hari terakhir, melalui pembentukan posko-posko gerakan di sejumlah titik di Samarinda, termasuk di kawasan Jalan Pesantren dan Simpang Lembuswana.
Ia menyebut, aksi ini merupakan respons atas berbagai kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Kami sudah sepakat untuk turun ke jalan pada 21 April, dan ini bentuk perjuangan masyarakat Kaltim atas kebijakan yang dianggap menyakitkan,” ujarnya.
Menurut Erly, tuntutan utama dalam aksi tersebut, adalah penghentian praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
Ia menegaskan bahwa, kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.
“Stop dinasti dan nepotisme, dan Kaltim ini milik masyarakat, bukan milik satu keluarga,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga berencana mendesak DPRD Kaltim untuk mengeluarkan rekomendasi resmi terkait tuntutan mereka, termasuk kemungkinan langkah politik lanjutan terhadap posisi gubernur.
Dalam persiapannya, aliansi mengklaim telah menghimpun sedikitnya 4.075 peserta aksi dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, serikat buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas driver ojek online (ojol).
Jumlah tersebut, diperkirakan masih akan bertambah menjelang hari pelaksanaan.
Di sisi lain, Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (MKB), Lukman yang turut terlibat dalam rencana aksi menyoroti dugaan praktik nepotisme, sebagai akar persoalan yang dinilai berpotensi memicu korupsi dan merugikan masyarakat luas.
“Kami melihat situasi Kaltim tidak baik-baik saja. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkesan tidak berpihak kepada masyarakat,” ujar yang juga menjabat sebagai Humas di Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
“Nepotisme ini adalah akar dari korupsi dan ketidakadilan,” sambungnya.
Kelompok ojol yang tergabung dalam aliansi tersebut, juga mengaku terdampak secara langsung oleh kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah.
Mereka menilai daya beli masyarakat menurun, yang berimbas pada penghasilan para pengemudi di lapangan.
Lebih jauh, aliansi juga membuka kemungkinan adanya gangguan layanan transportasi online saat aksi berlangsung, seiring dengan ajakan kepada para pengemudi untuk turut serta dalam demonstrasi. Namun, keputusan tersebut diserahkan kepada masing-masing individu.
“Kalau teman-teman turun semua, tentu aktivitas online tidak akan maksimal. Tapi itu kembali ke pilihan masing-masing,” ungkapnya.
Selain aksi di jalan, aliansi juga mengaku telah menyiapkan langkah administratif dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI.
Dalam surat tersebut, mereka meminta agar aparat penegak hukum, termasuk KPK dan kejaksaan, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang mereka soroti.
Meski demikian, pihak aliansi menegaskan bahwa gerakan ini tidak berkaitan dengan kontestasi politik sebelumnya, termasuk Pilkada.
Mereka menyebut, aksi ini murni didorong oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
“Pilkada sudah selesai. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan,” tutupnya.
Aksi 21 April mendatang diperkirakan akan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir, dengan keterlibatan puluhan organisasi dan lintas elemen masyarakat. (INR/NZR)
